Saturday, June 23, 2012

MENUMBUHKAN JIWA KEPEMILIKAN MASYARAKAT TERHADAP MADRASAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

          Pendidikan Islam sebagai salah satu pendukung utama Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, memberi warna bagi peningkatan iman dan takwa dalam upaya mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini. Keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan diharapkan menghasilkan cendekiawan muslim yang memiliki rasa tanggung jawab dunia dunia dan akhirat.  Kemajuan ilmu pengetahuan yang dilepaskan dari dimensi agama ataupun sebaliknya, berkecenderungan pada apa yang disinyalir oleh Einstein dalam ucapannya yang termasyhur : “ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh”.

Peran pendidikan Islam dalam dunia akademik tidak hanya diletakkan dalam lingkup pembenaran, melainkan yang lebih penting lagi diletakkan dalam lingkup penemuan visi baru berikut pengetahuan dan teknologi sinyalemen Allah baik dalam ayat-ayat kitabiyah maupun kauniyah harus dipahami dan diberi interpretasi yang “up to date”. Interpretasi maupun misinterpretasi akan menjadikan agama siap dan mampu berdialog dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Era globalisasi dewasa ini dan di masa datang sedang akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia umumnya dan pendidikan Islam khususnya, termasuk madrasah sebagai salah satu institusi pendidikan Islam. Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan lagi bahwa masyarakat muslim tidak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi tersebut. Apalagi jika ingin survive dan berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad 21.
Pendidikan Islam itu sendiri – dalam pengertian umum - dapat dikatakan muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. yang berawal dari pendidikan yang bersifat non formal berupa dakwah Islamiyah untuk menyebarkan Islam, terutama yang berkaitan dengan aqidah. Kemudian seiring dengan perkembangan Islam dan terbentuknya masyarakat Islam, pendidikan Islam  dilaksanakan di masjid-masjid yang dikenal dengan halaqah. Kebangkitan madrasah merupakan awal dari terbentuknya pelembagaan pendidikan Islam secara formal.
            Madrasah yang merupakan salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Ia memiliki akar historis yang agak berbeda dengan Sekolah Umum, jika Sekolah Umum berakar dari sistem Pendidikan Barat modern, maka madrasah merupakan pengembangan dari sistem Pendidikan Pesantren yang kemudian mendapat pengaruh dari sistem Pendidikan Barat modern. Sebagai lembaga yang berkembang dari pesantren, madrasah sudah ada sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. [1]
       Dalam perkembangannya sebagai suatu institusi, madrasah tentu saja tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi perkembangan madrasah sangat terkait dengan institusi-institusi lainnya dalam masyarakat, dalam artian bahwa madrasah tidak dapat lepas dari perkembangan politik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan perkembangan sistem pendidikan yang tengah berlangsung.  Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa madrasah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.
Kenyataan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren atau madrasah kebanyakan memang tumbuh dari bawah; dari inisiatif dan swadaya masyarakat. Data terakhir menunjukkan bahwa hanya sekitar 4,8% madrasah yang berstatus Negeri, sementara 95,2% lainnya berstatus Swasta.[2] Ini membuktikan bahwa peran masyarakat dalam mendirikan dan membina madrasah jauh lebih besar daripada apa yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Dalam pada itu, kondisi global yang penuh persaingan dalam segala bidang mau tidak mau membuat madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama harus ikut berkompetisi  dalam persaingan tersebut. Peningkatan kualitas madrasah dalam segala aspeknya baik itu menyangkut kurikulumnya, Sumber daya manusianya serta aspek-aspek yang lain menuntut peran serta tidak hanya dari pemerintah tapi lebih dari itu adalah peran serta dari masyarakat yang mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan di madrasah.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang penulis angkat adalah: 
1.        Bagaimana peran masyarakat dalam perkembangan madrasah?
2.        Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah?

C. Tujuan Penulisan
Penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.        Untuk mengetahui peran masyarakat dalam perkembangan madrasah.
2.      Untuk mendapatkan gambaran tentang cara menumbuhkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah.

D. Manfaat Penulisan
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.  Bagi pemerhati pendidikan, tentang cara menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah, sehingga diharapkan peran serta masyarakat akan bertambah besar dalam pengembangan madrasah di masa yang akan datang.
2.        Sebagai bahan kontributif dan sumbangan pemikiran bagi seluruh umat Islam untuk selalu memperhatikan lembaga pendidikan yang dimilikinya sebagai wahana pengembangan dakwah Islam melalui pendidikan formal dengan memberikan bantuan riil dalam pengembangan madrasah.

II. TINJAUAN PUSTAKA
A.    Pengertian Masyarakat
Masyarakat didefinisikan oleh banyak para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Hassan Shadily yang menyatakan bahwa masyarakat itu adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.[3]
Awan Mutakin mendefinisikan pengertian masyarakat sebagai berikut masyarakat tidak lain dari orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Kemudian masyarakat merupakan pendukung, pemelihara, pengembang dan mewariskan kebudayaan tersebut kepada generasi-generasi berikutnya.[4]
Dalam buku yang lain berjudul “The Cultural Background of Personality (Latar belakang kebudayaan dari kepribadian) terjemahan 1962) Ralph Linton dalam Hassan Shadily mengemukakan pendapatnya yang tersimpul sebagai berikut:[5]
a.   Bahwa dalam perwujudannya untuk bertahan diri di dalam hidupnya bagi umat manusia, masyarakat merupakan kesatuan yang lebih berarti daripada perorangan atau sebagai individu”.
b.  Bahwa masyarakat itu terbentuk atau terbina jauh mendahului jangka waktu kehidupan setiap orang.
c.  Bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan fungsional dan operatif. Ia (masyarakat) itu bekerja sebagai suatu keseluruhan.
d.      Bahwa di dalam setiap kelompok masyarakat segala kegiatan terselenggara berdasarkan perbedaan dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Dalam hal ini jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki.
e.      Bahwa masyarakat adalah merupakan suatu struktur historis yang sedikit demi sedikit diubah. Dalam perubahan itu tetap dipertahankan pola dasarnya dalam keseluruhannya”.
Soleman B. Taneko menjelaskan demikian masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena itu hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggotanya. Dengan lain perkataan, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan.[6]
     Berbagai pendapat tentang pengertian masyarakat seperti dikemukakan, bahwa terbentuknya masyarakat senantiasa dilandasi oleh adanya kerjasama antar sesama individu. Dalam hal kerjasama, di dalamnya didukung oleh aturan-aturan, norma, sanksi, larangan dan berbagai keharusan normatif yang sifatnya mengikat untuk ditaati. Kerjasama yang dikontrol dan diorganisasikan dengan aspek yang disebutkan, bertujuan agar masyarakat utuh di dalam satu kesatuan.
            Pengertian masyarakat secara umum menurut Linton dalam Taneko bahwa masyarakat itu merupakan kelompok-kelompok individu yang terakhir, di mana setiap kelompok manusia saling bergaul dan berinteraksi dan bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Lebih jauh Soemardjan dalam Taneko, mengemukakan bahwa masyarakat adalah orang-orang  yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ikatan yang membuat satu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas-batas kesatuannya.[7]
         Berdasarkan pendapat pada pakar mengenai masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan bekerjasama yang diatur dalam norma-norma tertentu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh segenap anggotanya.

B. Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat strategi dan erat. Hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan. Hubungan-hubungan tersebut dapat berbentuk sebagai berikut:           
  1.  Sekolah adalah bagian yang integral dari masyrakat; ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
  2.  Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah tergantung pada masyarakat. 
  3.  Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
  4. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keluarga saling terkait.
  5.  Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.
Betapa pentingnya sekolah dan masyarakat itu terutama di negara kita. Dapat pula ditinjau dari sudut pandangan historis, sebagai berikut:
a.   Dari sejarah diketahui bahwa pada zaman kolonial Belanda sekolah-sekolah sengaja diisolasikan dari kehidupan masyarakat sekitarnya.
b.        Pada zaman kemerdekaan ini sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat.
c.      Sekolah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat tempat sekolah didirikan.
d.    Sebaliknya, masyarakat harus membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar apa yang diolah dan dihasilkan sekolah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat.
e.   Sejarah pendidikan kita mengenal adanya arbeid school (sekolah kerja) seperti ynag didirikan oleh Ovide Decroly di Belgia, sekolah kerja yang didirikan oleh Kerchensteiner di Jerman, dan oleh John Dewey di Amerika Serikat. Semua itu merupakan usaha-usaha dari para ahli didik yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sekolah itu harus berintegrasi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang menuju kemajuan.
f.    Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat dapat pula dikaitkan dengan semakin banyaknya isu yang berupa kritik-kritik dari masyarakat tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan kebutuhan pembangunan, bahwa lulusan sekolah merupakan produk yang tidak siap pakai, semakin membengkaknya jumlah anak putus sekolah, makin banyak pengangguran dan sebagainya. Meskipun hal tersebut merupakan masalah yang kompleks, dan untuk memecahkan masalah itu bukan semata-mata merupakan tanggung jawab sekolah, dengan meningkatkan keefektifan hubungan sekolah dan masyarakat beberapa masalah tersebut dapat dikurangi.[8]

III. PEMBAHASAN

A. Peranan Masyarakat dalam Perkembangan Madrasah

Hubungan masyarakat dan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan seperti telur dengan ayam, masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.[9]
Dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat merupakan kumpulan banyak orang dengan berbagai macam ragam kualitas diri.  Antara masyarakat dan pendidikan mempunyai keterkaitan  dan saling berperan. Apalagi zaman sekarang ini, setiap orang selalu menyadari akan peranan dan nilai pendidikan. Karenanya setiap warga masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina pendidikan.
Peran serta atau bisa dikatakan juga prakarsa, masyarakat Muslim Indonesia dalam pendidikan atau perguruan tinggi keagamaan sangat signifikan dan bahkan sangat dominan. Sepanjang sejarah pendidikan Islam di kawasan ini, masyarakat muslim mengambil posisi terdepan dalam mengembangkan pendidikan keagamaan khususnya pada madrasah.
Sementara itu, Sanafiah Faisal mengemukakan, bahwa hubungan antar sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak bisa dilihat dari dua segi, yaitu :
1.    Sekolah sebagai patner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya, yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial, dan mempunyai hubungan yang fungsional.
2.   Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.[10]
Berdasarkan hal ini, berarti dapat dikatakan bahwa antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.
Tetapi setidaknya dalam dasawarsa  terakhir ini, terdapat dua kecenderungan lain di kalangan masyarakat muslim. Kecenderungan pertama adalah terjadinya konsolidasi sumber-sumber daya dan dana di kalangan masyarakat Muslim sendiri untuk membangun perguruan Islam yang berkualitas (quality education). Dengan inisiatif dan dana sendiri bahkan tak jarang melibatkan dana pinjaman “komersial” dari bank terdapat semakin banyak kalangan kaum Muslimin yang mendirikan sekolah-sekolah Islam “Unggulan” guna memenuhi demand pasar yang kian meningkat berbarengan dengan pertumbuhan “kelas Menengah” Muslim. Dalam pandangan kalangan Muslimin ini, bukan saatnya lagi mendirikan sekolah-sekolah Islam atau Madrasah “asal-asalan”, dengan  kualitas yang memprihatinkan. Sekarang saatnya untuk mendirikan dan mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas, yang akan “dibeli”oleh pasar yang kian terbentuk. [11]
Kecenderungan kedua adalah mulai berkembangnya hasrat dan keinginan dalam kalangan masyarakat muslim untuk memberikan porsi lebih besar kepada pemerintah dalam upaya pemberdayaan pendidikan/ perguruan agama dalam berbagai segi. Hal ini terlihat misalnya dalam tingginya minat di kalangan masyarakat untuk “menegerikan” madrasah-madrasah swasta. Dengan semakin menguatnya negara, baik dari segi birokrasi maupun keuangan, khususnya sejak dekade 1970, negara mampu membuka akses lebih besar ke dunia pendidikan/perguruan Islam yang selama ini cenderung tertutup dan bahkan melakukan distansi terhadap kekuasaan. Perkembangan ini bahkan mendapatkan momentum baru sejak akhir dasawarsa 1980, ketika negara melakukan “raprochement” dan rekonsiliasi dengan Islam. Sejak saat itu, respon kaum Muslimin terhadap negara cenderung semakin hangat dan, dan konteks ini pendidikan atau perguruan Islam semakin menggantungkan banyak harapan kepada negara untuk pemberdayaannya.[12]
       Jika kita melihat pada warisan perkembangan historis kelembagaan pendidikan /perguruan Islam yang hampir sepenuhnya bersandar pada inisiatif komunitas muslim sendiri/swasta, bukan pemerintah/negeri, seperti itu terlihat jelas dalam peta pendidikan Indonesia sekarang ini, sebagaimana yang terlihat pada angka -angka sebagai berikut : Pada tingkat pendidikan dasar, 1993/1994 terdapat 24.979 Madrasah Ibtidaiyah(MI), yang menampung sekitar 11% dari usia anak SD di Indonesia, dari jumlah total MI ini, 24.372 (97,6%) adalah swasta, sedangkan yang merupakan sekolah pemerintah atau negeri hanya sebanyak 607 (2,4%) yang bernaung di bawah Departemen Agama. Sebagai perbandingan terdapat hanya 6% SD swasta di bawah Dekdikbud. Pada tingkat SLTP, dalam tahun 1993/1994 terdapat 8.081 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang menampung sekitar 17,4% total murid pada tingkat ; 7,499 (92%) adalah MTs swasta. Kemudian pada tingkat SMA, terdapat 2.573 Madrasah Aliyah (MA) swasta atau 88% dari total MA sebanyak 2.923. dari jumlah sisiwa MA  swasta  menampung 95,2% dari keseluruhan siswa sejumlah 3,777.734; pada tingkat MTs  swasta  menampung 940.515 (75%) dari keseluruhan siswa sejumlah 1.241.977. [13]
          Angka-angka ini secara jelas menunjukkan bahwa masyarakat muslim tidak sekedar “berperan serta”, tetapi telah memikul bagian terbesar dari tanggung jawab kependidikan Islam. meskipun terdapat kecenderungan di kalangan kaum muslim untuk “menegerikan” madrasah-madrasah swasta yang mereka miliki, tapi hampir bisa dipastikan bahwa bagian terbesar akan tetap menjadi swasta yang bersandar pada sebagaimana besarnya sumber-sumber daya dan finansial masyarakat muslim sendiri.
          Jika kondisinya demikian, peran serta apalagi yang bisa dituntut dan diharapkan dari masyarakat, untuk pemberdayaan pendidikan/ perguruan Islam? Rasanya tidak adil, kalau pemerintah atau pemegang kebijakan pendidikan Islam menuntut lebih banyak peran serta masyarakat, khususnya dalam segi sumber  daya dan finansial. Justru, lebih fair dan adil kalau masyarakat menuntut “peran serta” yang lebih banyak dari pemerintah. Apalagi memandang kenyataan historis selama ini dan bahkan sampai saat ini pemerintah cenderung “menganaktirikan” madrasah, khususnya dari anggaran dan pembinaan.
           Meski demikian, “peran serta” masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan/perguruan Islam bukan tidak bisa dituntut lebih besar lagi. Secara garis besar peningkatan “peran serta” masyarakat dalam pemberdayaan itu dapat dikerangkakan sebagai berikut :
     Pertama, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan. Yakni pengembangan manajemen yang lebih accountable, baik dari segi keuangan maupun organisasi pendidikan itu sendiri. Melalui peningkatan ini, sumber-sumber finansial masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam ; begitu juga dari segi organisasi, sehingga lebih viable dan durable  dalam perubahan dan tantangan zaman.
      Kedua, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan / perguruan Islam yang quality orientid, yakni pendidikan yang berkualitas adan berkeunggulan, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi “counters of exellence” yang menghasilkan anak didik yang berparadigma keilmuan “komperehensif”, yakni pengetahuan umum dan agama, plus imtaq.
           Ketiga, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber  lain yang terdapat dalam masyarakat, sehingga sistem pendidikan Islam tidak terpisah, atau tetap menjadi bagian integral dari masyarakat Muslim secara keseluruhan. Melalui pengembangan ini, madrasah atau perguruan Islam lainnya dapat menjadi “core” dari “Learning society “, masyarakat belajar, yang pada gilirannya membuat anak didik keluaran lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas, capable, fungsional dan integrated dengan masyarakatnya.[14]      
Dari uraian di atas maka tampak sekali bahwa sekolah dalam hal pendidikan Islam atau khususnya madrasah mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakat sebagai pemprakarsa terbesar dalam pendirian dan pengembangan madrasah di samping pemerintah.

B.       Menumbuhkan Jiwa Kepemilikan Masyarakat Terhadap  Madrasah
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat yang merupakan lembaga pendidikan  dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimanapun kemajuan dan  keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada tak terkecuali madrasah dalam hal ini. Tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat, jangan diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.
Oleh karena itu, sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Apalagi bila dilihat dari materi yang digarap, jelas kegiatan pendidikan baik yang termasuk jalur pendidikan sekolah maupun yang jalur pendidikan luar sekolah, berisikan generasi muda yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. untuk itu bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat di mana kegiatan pendidikan berlangsung.[15]
Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan  penanganan yang serius dalam meningkatkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah :
1.    Persepsi masyarakat yang masih menganggap keberadaan madrasah sebagai “second school” yang membuat madrasah kekurangan minat dari masyarakat untuk menyekolahnya anaknya ke madrasah, masyarakat kebanyakan mempunyai sikap enggan untuk memasukkan anaknya sekolah pada madrasah bahkan sebagian menganggap madrasah adalah “alternatif terakhir” kalau anaknya tidak bisa masuk ke sekolah pemerintah atau negeri.
2.  Pengurus madrasah yang kurang melakukan pendekatan ke masyarakat sehingga masyarakat kurang mendapat gambaran yang jelas tentang apa dan bagaimana serta manfaat sekolah madrasah. Sehingga masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa madrasah hanya tempat sekolah agama yang tidak berakar pada ilmu pengetahuan modern atau kadang dikatakan ketinggalan zaman.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan di madrasah yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
1.  Manajemen Madrasah yang sebagian besar belum dikelola secara memadai untuk mengadakan perbaikan atau upaya profesionalisme umumnya masih sangat rendah.
2.  Dilihat dari aspek guru madrasah, khususnya di pedesaan yang  masih sangat memperihatinkan baik dari segi kuantitas yang masih belum ada keseimbangan rasio antara jumlah guru dan murid, maupun dari segi kualitas dan keprofesionalisan tenaga pengajar di mana yang mengajar masih banyak yang berlatar belakang non keguruan atau motifnya bermacam-macam seperti untuk menanti pengangkatan pegawai negeri, mengisi waktu luang, berdakwah dan sebagainya.
3.      Dana untuk pengelolaan madrasah yang tersedia masih sangat terbatas, yang kebanyakan hanya berasal dari wakaf dan donatur serta sumbangan sehingga berakibat pada kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas tenaga pengajarnya.
Oleh karena itu tidak terlalu salah kalau lantas menyebabkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Sehingga jumlah siswa yang belajar di dalamnya menjadi sedikit. Secara sosiologis, sekolah yang kurang bermutu biasanya hanya akan dimasuki oleh kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah. Siswa yang jumlahnya sedikit dan dari keluarga menengah ke bawah biasanya sulit dibina, apalagi bila yang membina pun kurang bersemangat.
Kalau diamati, terdapat beberapa peran dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan (sekolah) Islam khususnya madrasah :
1.      Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
2.  Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan Masyarakat.
3.   Masyarakatlah yang ikut menyediakan sarana dan prasarana seperti  tempat pendidikan berupa gedung tempat belajar, perpustakaan, pangung-panggung kesenian dan lain-lain.
4.    Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi  dan dipelajari oleh anak didik. Orang-orang yang mempunyai keahlian khusus banyak sekali terdapat dalam masyarakat seperti ulama, petani, peternak, polisi, dokter dan sebagainya.
5.      Masyarakatlah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Di samping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali.
Peran masyarakat yang besar terhadap madrasah tersebut perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah, sehingga diharapkan dapat memberikan konstribusi yang besar terhadap perkembangan madrasah di masa yang akan datang.
Memperhatikan peran yang demikian besar yang dimiliki masyarakat terhadap madrasah dan melihat kondisi madrasah yang masih memprihatinkan serta asumsi dan minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke madrasah yang masih sangat rendah, tampaknya sangat perlu ditumbuhkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah sehingga masyarakat diharapkan mempunyai rasa memiliki dan perduli dengan keberadaan madrasah yang membawa misi yang sangat mulia yaitu untuk melahirkan golongan yang terpelajar yang bisa menjalankan peran tafaqquh fid-din. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :
1.   Meningkatkan minat  masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada madrasah yang sebelumnya harus didasari oleh peningkatan mutu madrasah dalam segala aspeknya sehingga akan berkurangnya asumsi masyarakat terhadap madrasah sebagai sekolah yang menjadi “alternatif terakhir” bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
2.  Melibatkan secara langsung masyarakat dalam pengelolaan madrasah, dalam artian masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengawasan pengelolaan madrasah serta pengaturannya namun tetap diformat dalam suatu manajemen yang teratur, sehingga masyarakat ikut merasa bahwa madrasah adalah merupakan tanggung jawabnya untuk membesarkan dan mengembangkannya. Misalnya dengan mengundang mereka ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi  dan dipelajari oleh anak didik dan lain sebagainya yang dianggap memberikan konstribusi bagi perkembangan madrasah.
3.      Menciptakan mekanisme informasi timbal balik yang rasional, obyektif dan realistis antara madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai produser pendidikan dengan masyarakat yang mengkonsumsi pendidikan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh kejelasan atau gambaran yang nyata tentang kondisi dan keadaan madrasah, masalah-masalah yang dialami, tantangannya, prospeknya dan sebagainya, sehingga dengan adanya gambaran tersebut diharapkan akan menimbulkan adanya perhatian masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dibutuhkan dan membutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
4.      Menumbuhkan jiwa keberagamaan dalam masyarakat dengan  dengan menekankan pada pentingnya pendidikan Islam  pada anak-anaknya sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat pada madrasah yang merupakan lembaga pendidikan Islam sehingga dapat diwujudkan dengan adanya dukungan moral dan komitmen masyarakat maupun dukungan material untuk menegakkan salah satu citra umat Islam di bidang pendidikan.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dapat diharapkan akan tumbuhnya jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah yang pada hakekatnya adalah merupakan tanggung jawabnya sebagai masyarakat muslim yang berhubungan dengan pendidikan Islam, sebagai salah satu modal dalam membina dan menciptakan manusia-manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat lahir batin, serta kuat agamanya atau dengan istilah menciptakan manusia yang mempunyai dimensi dunia dan akhirat dalam segala sikap dan tindakannya.

IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Madrasah mempunyai hubungan yang tak dapat dipisahkan serta saling terkait dengan masyarakat sejak sejarah awal pendirian  madrasah yang melibatkan masyarakat sebagai penggerak pertama dan utama dalam pendirian dan pengembangan madrasah.
2.  Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dan menentukan dalam pengembangan pendidikan Islam melalui madrasah, di mana hal ini dapat dilihat pada sangat besarnya pengelolaan madrasah yang ditangani oleh swasta atau masyarakat baik itu melalui yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial dan dakwah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain yang jumlahnya mencapai 95,2% sedangkan yang dikelola oleh pemerintah atau negeri hanya sekitar 4,8% dari seluruh madrasah yang ada.
3.  Kondisi madrasah sampai saat ini kebanyakan masih sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena faktor manajemen atau pengelolaan yang terkesan “asal-asalan” kualitas tenaga pengajar dn masih rendah (masih banyak yang dari non keguruan), masalah dana, serta tampaknya pemerintah masih menganggap madrasah sebagai “anak tiri” dan diperlakukan sebagai sekolah kelas dua. Kondisi ini mengakibatkan apresiasi masyarakat terhadap madrasah kurang mengembirakan
4.   Untuk menumbuhkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan madrasah, menumbuhkan kesadaran keberagamaan masyarakat khususnya pentingnya pendidikan Islam, meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah dengan terlebih dahulu meningkatkan mutunya, serta menciptakan komunikasi  yang transparan antara madrasah dengan masyarakat.

B. Saran-Saran
         Untuk meningkatkan rasa memiliki dan peran serta masyarakat terhadap madrasah maka disarankan  agar pemerintah khususnya tidak menciptakan semacam dikotomi antara lembaga pendidikan  yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama atau tidak membuat kebijaksanaan yang “berat sebelah” di antara kedua lembaga pendidikan tersebut. Serta perlunya peran aktif dari pengurus madrasah pada khususnya dan masyarakat khususnya pemerhati pendidikan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah agar cita-cita pendidikan Islam dapat dilaksanakan.

 

V. KEPUSTAKAAN

Arifin, Muzayyin, Pendidikan Islam  dalam Arus Dinamika Masyarakat: Suatu Pendekatan Filosofis, Pedagogis, Psikososial, dan Kultural.  Jakarta : Golden Terayon Press, t.th.
Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
Faisal, Sanafiah, dalam Tim Dosen FIP IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Surabaya : Usaha Nasional, 1988.
Fajar, Malik, Madrasah dan Tantangan Modernitas. Cet. I; Bandung : Mizan, 1998.
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
Muhammad, Afif. Islam Mazhab Masa Depan, Menuju Islam Non Sekterian. Cet. I; Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
Mutakin, Awan. Studi Masyarakat Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.  
Shadily, Hassan. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko.  Hukum Adat Indonesia. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986.
Syam, Mohammad Noor, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila. Cet. I; Surabaya : Usaha Nasional, 1986.




[1]DR. Afif Muhammad, MA, Islam Mazhab Masa Depan, Menuju Islam Non Sekterian (Cet. I; Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), h. 273
2Lihat Malik Fajar, Madrasah dan Tantangan Modernitas (Cet. I; Bandung : Mizan, 1998), h. 53.
[3]Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 37.
[4]Awan Mutakin, Studi Masyarakat Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 16.  
[5] Hassan Shadily, op. cit., h. 39.
[6]Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko.  Hukum Adat Indonesia. (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), h. 10.
[7]Ibid.
[8]Ibid., h. 72.
3Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila (Cet. I; Surabaya : Usaha Nasional, 1986), h. 199
4 Sanafiah Faisal, dalam Tim Dosen FIP IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan  (Surabaya : Usaha Nasional, 1988), h. 148 - 151
6Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru  (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 149
5 Ibid.,  h. 150
7Lihat  Muzayyin  Arifin, Pendidikan Islam  dalam Arus Dinamika Masyarakat : Suatu Pendekatan Filosofis, Pedagogis, Psikososial, dan Kultural  (Jakarta : Golden Terayon Press, t.th.), h. 46
8Lihat  Azyumardi Azra, op. cit.,  h. 153 – 153.
9Lihat  Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 100

Post a Comment