Thursday, December 12, 2013

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem pendidikan di Indonesia telah melalui rangkaian proses sejarah yang panjang. Pada masa awal kemerdekaan saja, misalnya—mengutip Muhaimin—pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran  yang dualistis. Pertama,  sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekular dan tidak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang  di kalangan masyarakat  Islam sendiri. (Muhaimin, 2009: 76) Dalam hal ini, terdapat dua corak, yakni (1) isolatif-tradisional (menolak segala yang berbau Barat) dan (2) sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya.(Muhaimin, 2009: 27).
Kedua sistem pendidikan pada awal masa kemerdekaan tersebut, sering dianggap bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem yang pertama, pada mulanya, bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat atas saja, sedangkan yang kedua tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat-akar dalam masyarakat.

Dalam proses sejarah selanjutnya, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sejumlah kebijakan dalam dunia pendidikan pun kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Ada yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan ada pula yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (sebelumnya bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan salah satu produk undang-undang tentang pendidikan sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya. (Daulay, 2007: vi) Undang-undang tersebut diikuti oleh seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kebijakan yang mengatur pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ataupun tentang pendidikan luar bisa dan pendidikan luar sekolah, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 akhirnya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pada hakikatnya, sejumlah undang-undang tersebut merupakan perangkat hukum untuk mengatur sistem pendidikan Tanah Air. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural berimplikasi terhadap dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dalam tataran makro, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan desain atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana desain wacana pendidikan Islam tersebut dapat ditransformasikan atau diproses secara sistematis dalam masyarakat.
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.(Dirjen Pendis Depag RI., 2006: 5). Sementara itu, tujuan pendidikan  yang ditetapkan oleh undang-undang ini adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatrif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. (Dirjen Pendis Depag RI., 2006: 8-9). 
            Salah satu instrumen yang bisa diharapkan untuk mewujudkan tujuan di atas adalah pendidikan Islam sebagai suatu “sistem” pendidikan tertua di Tanah Air. Sejarah memberi informasi bahwa apa yang kini dicapai sebagai bentuk dan sistem pendidikan nasional, sebagaimana berlaku dalam kehidupan masyarakat, merupakan hasil komulatif perjuangan yang terus-menerus dari para tokoh dan pejuang pendidikan negeri ini.(Saefuddin, 1987: 102) Namun - tanpa mengurangi penghargaan akan jasa para pendahulu tersebut - masih disaksikan kenyataan bahwa sistem pendidikan yang ada, sampai saat ini masih menampakkan berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan dengan segera.
Dari deskripsi di atas, cukup penting kiranya untuk dijelaskan tentang gambaran tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia dan posisi pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional yang termaktub dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2003.

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi yang dikemukakan di atas, dapat diformulasikan permasalahan sebagai berikut:
1.    Bagaimana pengertian Pendidikan Islam?
2.    Bagaimana gambaran sistem pendidikan Islam di Indonesia?
3.    Bagaimana kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis secara komprehensif tentang pengertian pendidikan Islam, gambaran tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia dan posisi pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan kegunaannya adalah, agar dapat menjadi bahan bacaan dalam rangka menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pencinta pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional.

II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Pendidikan Islam
Pendidikan Islam merupakan suatu upaya yang terstruktur untuk membentuk manusia yang berkarakter sesuai dengan konsekuensinya sebagai seorang muslim. Istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari tiga sudut pandang, Pertama, pendidikan agama Islam, Kedua, pendidikan dalam Islam. Ketiga, pendidikan menurut Islam. Dari kerangka akademik ketiga sudut pandang tersebut harus dibedakan dengan tegas karena ketiganya akan melahirkan disiplin ilmu sendiri-sendiri.(Nata, 2003: 58).
Ahmad D. Marimba (1996: 5) menyatakan pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hokum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam atau memiliki kepribadian muslim.
Selanjutnya Mushtafa al-Ghulayani (1949: 185) berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia ke dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak mereka menjadi salah satu kemampuan yang meresap dalam jiwanya dan mewujudkan keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja bagi kemanfaatan tanah air.
Selanjutnya Azyumardi Azra (2000: 31) menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam penekanannnya pada “bimbingan”, bukan “pengajaran” yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan, katakanlah guru. Dengan bimbingan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam maka anak didik mempunyai ruang gerak yang cukuo luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya.
Sementara pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat (2000: 28) adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Muhammad Qutb sebagaimana dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto (2006: 47) memaknai pendidikan Islam sebagai usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.
Jadi tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Alquran dan Hadis). Dengan kata lain tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya

B. Gambaran Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia
Ketika membicarakan sistem Pendidikan Islam di Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama diberikan dalam bentuk informal. Para pembawa Islam, yaitu saudagar dari Gujarat, menyiarkan dan memberi pendidikan agama melalui orang-orang yang membeli dagangannya. Pendidikan yang diberikan lebih mengutama melalui contoh teladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus ihlas, amanah, jujur, adil serta pemurah. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tertarik dan mengikutinya.
Setelah tersebarnya Islam melalui pendidikan informal ini, pendidikan Islam sudah mulai mencari lahan khusus sebagai tempat pendidikan. Surau, langgar atau mushalla dan masjid adalah tempat memberikan pengajaran diluar pendidikan keluarga. Tujuan para pendidik hanya untuk bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik tanpa ada imbalan apapun. Pendidikan diberikan dengan sangat sederhana dan inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan Islam yang formal dalam bentuk madrasah. (Ahmadi, 2001: 128).
Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Tentunya perubahan ini juga berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu-ilmu pokok agama meningkat meningkat kepada kajian ilmu yang lain.
Usaha pembaharuan pendidikan Islam dapat kita lihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid, mushalla kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem klasikal mulai diterapkan. Bangku, meja dan papan tulis mulai digunakan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam. (Ahmadi, 2009: 129)
Madrasah Adabiyah di Padang merupakan contoh evolusi pendidikan Islam, dari tradisional ke modern. Madrasah Adabiyah, didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada 1909, merupakan pendidikan Islam pertama kali di Indonesia yang menerapkan sistem klasikal lengkap dengan sarana dan prasarananya. Selain ilmu agama, Alquran sebagai pelajaran wajib, juga diajarkan pengetahuan umum. (Nata, 2004: 19).
Dalam perkembangannya madrasah terbagi atas madrasah diniyah, khusus mengajarkan ilmu agama, dan madrasah umum yang juga memasukkan ilmu umum di samping ilmu agama. Untuk tingkat dasar disebut Madrasah Ibtidaiyah, tingkat menengah disebut Madrasah Tsanawiyah, dan tingkat menengah atas disebut Madrasah Aliyah.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pengajaran agama Islam, maka muncul pula lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam dan bahkan pendidikan agama juga telah masuk dalam kurikulum pendidikan umum negeri.

C. Kebijakan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I tentang ketentuan umum menyebutkan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah:
Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Dari pengertian pendidikan, pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, sangat kental nuansa nilai-nilai agamanya. Pada beberapa bab lainnya juga sangat tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agama kerap mengikutinya. Misalnya, dalam bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa ‘pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Begitupula dalam bab IX tentang kurikulum, bahwa dalam penyusunannya diantaranya harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan ahlak mulia.
Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Jika hal tersebut dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia dan menjadi dasar kepribadian, maka manusia Indonesia akan menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil. Dengan dasar inilah agama menjadi bagian terpenting dari pendidikan nasional yang berkenaan dengan aspek pembinaan sikap, moral, kepribadian dan nilai-nilai ahlakul karimah.
Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Mastuhu dalam Nata (2004: 291)  mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang modern dengan tetap berwajah iman dan takwa.
Tidak jauh beda dengan pendapat Mastuhu, guru besar Ilmu Pendidikan Islam  Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, DR. Ahmadi yang dikutip oleh Endin Surya Solehudin (2003), menyebutkan bahwa implikasi dari pemaknaan pendidikan Islam adalah reposisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Mengenai reposisi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional, Ahmadi mengemukakan tiga alasan, pertama,  nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Tauhid); kedua, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk jasmani-rohani yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat (makhluk paling mulia); ketiga, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur (akhlak mulia), dan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.
Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada posisi konsep. Ditinjau dari tataran universalitas konsep Pendidikan Islam lebih universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa, tetapi ditinjau dari posisinya dalam konteks nasional, konsep pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Karena posisinya sebagai subsistem, kadangkala dalam penyelenggaraan pendidikan hanya diposisikan sebagai suplemen. Mengingat bahwa secara filosofis (ontologis dan aksiologis) pendidikan Islam relevan dan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan secara sosiologis pendidikan Islam merupakan aset nasional, maka posisi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen substansial. Artinya, pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional.
Pasal 4 ayat 1 dinyatakan; ”Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Jadi pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia ini diselenggarakan secara demokratis tanpa melihat perbedaan yang ada di masyarakat baik perbedaan agama, maupun perbedaan sosial budaya. Dilihat dari segi penyelenggaraannya, pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua jalur), yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan diluar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajaryang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan.
Pasal 12 ayat 1 di sebutkan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Pasal 12 ayat 1 di atas ternyata menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kalau kita mencermati pasal di atas semua peserta didik berhak mendapatkan pelajaran atau materi pendididkan agama dalam hal ini tak terkecuali agama Islam. Bahkan kalaupun mayoritas peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut minoritas tetap saja harus mendapatkan pendidikan agama yang di ajar oleh guru yang seagama. Akan tetapi pasal ini masih belum sepenuhnya di setujui oleh semua pihak.
Contoh lembaga pendidikan yang mayoritas beragama Kristen tentu keberatan bila harus menyediakan guru agama Islam, walaupun dalam lembaga pendidikan tersebut ada siswa yang beragama Islam. Karena misi didirikannya pendidikan itu biasanya untuk kepentingan agamanya. Begitu pula sebaliknya kalau di lembaga pendidikan Islam harus menyediakan pendidikan agama Kristen kerena di lembaga tersebut ada siswa yang beragama Kristen, tentu pihak LPI juga keberatan bila harus menyediakan guru agama Kristen. Tetapi untuk menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa, tidak ada pilihan lain masyarakat sebaiknya mentaati ketentuan itu.
Pasal 17 ayat 2, dan pasal 18 ayat 3 “Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat”. “Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”.
Dari pasal di atas dapat di ambil pemahaman bahwa pendidikan agama Islam di samping di ajarkan di SD ada tempat/lembaga pendidikan khusus yang banyak mengajarkan tentang agama Islam yaitu MI. Begitu pula tidak hanya di SMP/SMA tetapi pendidikan agama Islam lebih khusus lagi ada pada MTs, dan MA. Ternyata lembaga pendidikan Islam merupakan bagian dari jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dari sistem pendidikan nasional.
Pasal 30 ayat (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memehami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Mengacu pada pasal di atas, pendidikan keagamaan/pendidikan agama Islam dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal seperti di sekolah atau madrasah. Jalur non formal seperti di masjid, surau atau tempat lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan pendidikan Islam. Jalur informal seperti anak-anak yang mengaji dirumah dengan orang tuanya.
Istilah Pendidikan keagamaan itu sesungguhnya telah muncul dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud adalah meliputi madrasah, sekolah umum dengan label atau ciri khas agama. Tetapi kini ada hal yang sangat berbeda, karena istilah ini digunakan menyangkut pendidikan yang memiliki tujuan menonjol yang mempersiapkan peserta didik menjadi ahli ilmu agama. Bentuk diniyah dan pesantren yang dibedakan menjadi dua hal yang tidak sama itu kadang kurang selaras, karena dalam pesantren itu sekaligus ada diniyah. Walaupun memang kadang ada diniyah yang didirikan diluar pesantren.
Diniyah biasanya didirikan oleh masyarakat sehingga memiliki banyak nama yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam perjenjangan juga banyak perbedaan ada diniyah awaliyah/ula/ibtidai. Ada diniyah tsanawiyah/wustha/mutawasithah. Ada diniyah ulya/’ali/taujihi. Kementerian Agama telah memberikan nama-nama madrasah diniyah tersebut yaitu madrasah diniyah awaliyah (MDA), madrasah diniyah wustha (MDW) dan madrasah diniyah ’ulya (MDU). Masalahnya apakah masyarakat bersedia diseragamkan, karena masyarakat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mendirikannya tanpa campur tangan Kementerian Agama, atau kadang memang masyarakat tidak mau dicampuri oleh unsur lain atau karena mungkin masyarakat tidak tahu ketentuan tersebut disebabkan oleh tidak adanya sosialoisasi. Sesungguhnya untuk memudahkan pemberdayaan, memberikan bantuan, administrasi dan lain-lain yang seharusnya memiliki nama yang sama.
Dengan pendidikan keagamaan tersebut sebenarnya bertujuan agar nilai-nilai agama dapat di amalkan oleh peserta didik sehingga tujuan pendidikan yang di selenggarakan di Indonesia dapat terlaksana yaitu dapat mengangkat harkat dan martabat negara Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Adapun hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam pasal tersebut tentunya akan diatur dengan peraturan pemerintah.

III. PENUTUP
Dari deskripsi yang dikemukakan pada pembahasan, dapat dikemukakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu:
1.    Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pembentukan kepribadian yang utama tentunya tidak terlepas dari peran pendidikan agama. Oleh karena itu pendidikan agama menempati posisi yang penting dalam lingkup sistem pendidikan nasional.
2. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3. Pendidikan nasional berkehendak mencipta manusia yang relegius dan nasionalis. Relegius berkorelasi dengan penciptaan kepribadian mulia atau ahlak mulia, sedang nasionalis lebih kepada rasa tanggung jawab sebagai putra bangsa. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional sejalan dengan pendidikan Islam bahkan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.


DAFTAR PUSTAKA


Ahmadi, Abu. Sejarah Pendidikan Islam. Semarang: CV. Toha Putra, 2001.
Azra, Ayumardi. Pendidikan Islam,Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000.
Daradjat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Daulay, Haidar Putra. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Jakarta: tp., 2006.
Al-Ghulayani, Syekh Mustofa. Idhatu al-Nasyiin. Beirut: Al-Tabi’at al-Sadisat, 1949.  
Idi, Abdullah dan Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Marimba, Ahmad D. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma’arif, 1996.  
Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
Nata, Abuddin. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung: PT. Angkasa, 2003.
__________. Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
Saefuddin, A.M. et.al.), Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi dalam “Konsep Pendidikan Agama sebuah Pendekatan Integratif-Inovatif”. Cet. I; Bandung: Mizan, 1987.
Solehuddin, Endin Surya. Merombak Pendidikan Islam. diakses di http://niendin. wordpress. com /2008/01/13/ merombak-pendidikan-agama-Islam pada tanggal 20 Mei 2013.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.





Post a Comment