Wednesday, February 5, 2014

UPAYA MENGATASI MASALAH PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM TINJAUAN HAM



A. Latar Belakang Masalah
Anak adalah amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang tahu eksistensinya sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada-Nya dan sebagai khalifah fil ardhi yang harus memberikan kemaslahatan bagi sesamanya. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih secara kontinyu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan ia celaka.
Anak belajar dari kehidupannya. Hal ini seperti ungkapan Dorothy Law Nolte (1998: vi) dalam Children Learn what They Live; Parenting to Inspire Values yang menyatakan:
·   Jika anak dibesarkan dengan banyak kritikan dalam kehidupan, ia akan belajar mengutuk
·       Jika anak dibesarkan dalam permusuhan, ia akan belajar berseteru
·       Jika anak dibesarkan dengan ketakutan dalam kehidupan, ia akan belajar prihatin
·   Jika anak banyak dikasihani dalam kehidupan, ia akan belajar mengasihani diri sendiri
·       Jika anak dibesarkan dalam cemoohan, ia akan menjadi rendah diri
·       Jika anak dibesarkan dalam kecemburuan, ia akan belajar iri hati
·   Jika anak banyak mengalami hal-hal yang memalukan dalam kehidupannya, ia akan belajar merasa bersalah
·       Jika anak diberikan dorongan dalam kehidupannya, ia akan belajar percaya diri
·       Jika anak dibesarkan dengan toleransi dalam kehidupannya, ia akan belajar untuk sabar
·       Jika anak banyak dipuji dalam kehidupannya, ia akan belajar menghargai
·    Jika anak merasa diterima dalam kehidupannya, ia akan belajar menyenangi diri sendiri
·       Jika anak diakui dalam kehidupannya, ia akan belajar mempunyai tujuan hidup
·  Jika anak dibiasakan berbagi di dalam kehidupannya, ia akan belajar untuk bermurah hati
·       Jika anak merasakan keadilan dalam kehidupannya, ia akan belajar bersikap adil
·  Jika anak banyak diberikan kemurahan dan pertimbangan, ia akan belajar menghormati
·      Jika anak merasa tentram dalam kehidupannya, ia akan belajar percaya terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya
·     Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dalam kehidupannya, ia akan belajar untuk menemukan cinta dalam kehidupan dan menyadari dunia ini adalah tempat tinggal yang menyenangkan.

 Anak adalah “buah hati sibiran tulang”, demikian ungkapan masyarakat melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.
Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak – anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.
Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang / konflik bersenjata.
Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara. (Laporan UNICEF, 1999: 1).
Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (child labor), anak jalanan (street children), pekerja seks anak (child prostitution), penculikan dan perdagangan anak (child trafficking), kekerasan anak (violation) dan penyiksaan (turtore) terhadap anak. (Laporan UNICEF, 1999: 2).
Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengaku menerima berbagai pengaduan dengan jumlah anak korban kekerasan yang terus meningkat. Dari 481 kasus pada 2004 menjadi 736 kasus pada tahun 2005, dan meningkat lagi menjadi 1.124 kasus pada 2006. Jumlah kekerasan terhadap anak-anak ini hanyalah jumlah yang dilaporkan wilayah sekitar Jabodetabek. Sementara jumlah kekerasan terhadap anak secara nasional diperkirakan mencapai 72.000 kasus. (Sirait, 2007).
Wakil Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Asrorum Ni’am Sholeh dalam siaran pers menyatakan bahwa pada tahun 2010, dari 171 kasus pengaduan kekerasan pada anak yang masuk yang ditemukan oleh KPAI sebanyak 67,8 persen terkait dengan kekerasan, 17 persen terkait dengan kasus anak bermasalah dengan hukum, dan sisanya terkait kasus anak dalam situasi darurat, kasus eksploitasi, kasus trafficking, dan kasus diskriminasi. Dari data tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 45,7 persen (53 kasus), kekerasan fisik 25 persen (29 kasus), penelantaran sebanyak 20,7 persen (24 kasus), dan kekerasan fisik sebanyak 8,7 persen (10 kasus). (Sirait, 2007)
Harus diakui, keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negeri ini. Karenanya diperlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang mendapat perlakuan yang belum sesuai dengan harapan. Kendalanya antara lain, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.
Uraian tentang fenomena kekerasan terhadap anak seperti yang dideskripsikan di atas inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis tentang kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia, sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat anak serta memberikan kesetaraan perhatian terhadap anak sebagai tunas bangsa. Hal ini dimaksudkan supaya fenomena kekerasan yang sangat merusak kehidupan anak dapat dikurangi dan dihilangkan, dengan berbagai sudut pendekatan – yuridis, agama, psikologi dan pendidikan -  dan tindakan - preventif maupun kuratif.

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang, dapat diformulasikan permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah perlindungan terhadap kekerasan anak dalam tinjauan HAM?”

C. Pembahasan
Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996: 1), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.
Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.
Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya (Gosita, 1996:14).
Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.(Gosita, 1996: 6)
Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. (Gosita, 1996:7)
Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.
Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.
Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.
Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. (Waddong, 2000:40)
Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Arief (1998: 156) hal tersebut merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) kewajiban orang tua terhadap anak; (4)kebelumdewasaan anak dan perwalian. (Retnowulan, 1996:3)
Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 dan pasal 356 KUHP.
Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.
Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan (d) pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Selain itu, hak anak sebagai korban yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.  Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
b.     Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti  rugi.
c.  Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atas sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
e.  Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan. (Yulia, 2010: 196)
Menurut deklarasi tersebut di atas, merupakan bagian dari hak anak sebagai korban yang harus dipenuhi. Karenanya, dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi maupun kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum dan rehabilitasi.
Kemudian menurut peraturan Beijing Rules mengandung ketentuan khusus yakni bahwa:

Untuk memfasilitasi kebijakan mengenai kasus anak-anak, maka harus ada upaya yang dilakukan untuk membekali para pelaksana program kemasyarakatan dengan hal-hal seperti pengawasan dan bimbingan sementara, restitusi dan kompensasi bagi para para korban. (Peraturan Minimum Standar Amerika Serikat Untuk Administrasi Keadilan Anak-Anak (Peraturan Beijing Rule), Peraturan 11)
Dalam ketentuan KUHAP Pasal 98, KUHAP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, di mana ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. Gugatan ganti rugi ini tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana. (Harris dalam Yulia, 2010: 178). Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. (Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004: 65).
Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway ((Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004: 65), yaitu: a) Meringankan penderitaan korban, b) sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, c) sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan d) mempermudah proses peradilan.
Selaras dengan hak yang telah disebut menurut Van Boven yang dikutip Rena Yulia menyebutkan:

Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. (Yulia, 2010: 43)
Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. (Waluyo, 2011: 42).
Menurut ketentuan undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial.
Anak sebagai korban selain dia mendapatkan hak-haknya sebagai korban maka dia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban tersebut seperti anak tidak boleh main hakim sendiri, berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan agar korban tidak lebih banyak lagi (dapat terminimalisir), bersedia dibina atau membina dari sendiri untuk tidak menjadi korban lagi, (Waluyo, 2011: 44) serta mempergunakan uang restitusi maupun kompensasi sebaik mungkin untuk kepentingan korban bukan untuk disalahgunakan.
Oleh karena itu, pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban. Selain hak yang harus dipenuhi korban, namun harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban. Dengan begitu pentingnya hak asasi manusia bagi korban harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk perundang-undangan. (Waluyo, 2011: 158)
Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban di masa depan dilakukan secara preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan (preventif) terhadap anak, berupa: (1) Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti (a) sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau perkosaan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di luar perkawinan. (Gosita, 1993: 12).
Kemudian upaya preventif perlu juga dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti halnya perkosaan atau KDRT. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok. (Harkrisnowo, 2003)
Secara Represif diperlukan perlindungan hukum berupa: (a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu:
Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban), (b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. (Penjelasan pasal 91 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.
Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Penjelasan pasal 18 tersebut, mendapatkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. (Penjelasan pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
Selanjutnya (d) Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat  informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.
Yang terakhir (e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Pasal 64 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (non-discrimination); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child;(3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (the right to life, survival and development);(4) Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of the child).(www.sekitarkita.com,2002)
Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan:
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain, disebutkan, bahwa:
Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan Pasal18, hanya disebutkan bahwa:
Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”.

Dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui: (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Kemudian juga dalam hal terjadi kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.
Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.
Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT), mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UUKDRT, dimaksudkan untuk semua korban KDRT, tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban KDRT. Dalam UUKDRT, perlindungan anak korban kekerasan, juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun UUKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban kekerasan lebih kongkret dan operable. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan
Mengenai kompensasi dan restitusi, Schafer (1968: 172) mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.
Nawawi Arief (2007: 49) menjelaskan bahwa pada delik umum, hukum pidana positif Indonesia tidak mengenal ganti rugi, hanya untuk delik-delik tertentu ada jenis ganti rugi. Misalnya , “tindakan tata tertib” dalam tindak pidana ekonomi; pidana tambahan yang berupa pembayaran ganti rugi dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, ganti rugi dalam pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP) tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi”, karena ganti rugi tersebut merupakan syarat untuk adanya pidana bersyarat yang dibebankan kepada terpidana.
Berbagai bentuk ganti rugi tersebut bukan semata-mata diberikan untuk perlindungan korban. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari pembuat Undang-Undang tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu. Pemberian perlindungan korban kejahatan ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam melindungi warganya dari rasa aman. Dalam hal ini Nawawi Arief (1982: 164) mengemukakan, bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (kekerasan) oleh negara atau masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi, dan bantuan hukum cuma-cuma, dalam hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari negara. Terlebih dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
Pemikiran tersebut sejalan dengan himbauan yang diberikan oleh Kongres PBB ke-7 dan Resolusi MU-PBB No. 40/34, butir 9, kepada negara-negara anggota, sebagai berikut:
Government should review their practices, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions”.

Dalam butir berikutnya juga disampaikan, bahwa

Where public officials or other agents acting in official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victim should receive restitute from the state whose officials or agents were responsible for the harm influenced”.

Selanjutnya dalam butir 12 disebutkan:
When compensation isn’t fully available from the often or other sources, state should endeavor to provide compensation to: (a) victims who have sustained significant bodily injure or impairment of physical or mental health as a rest of serious crime; (b) the family, in particular dependents of persons have diet or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”.

Seperti dikemukakan di atas, meski kedua Undang-Undang tersebut sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun UUKDRT secara jelas dan tegas serta bersifat operable, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.
Upaya yang harus menjadi prioritas utama (high priority) untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum tersebut pertama kali dengan cara mentransformasi paradigma hukum yang menjadi spririt upaya reformasi hukum tersebut. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak. Regulasi dan kebijakan dan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma KHA dan instrumen hukum HAM internasional utama lainnya. Sebagai contoh, hal ini mulai dilihat dengan mengamandemen Undang-Undang Pengadilan Anak dengan lebih melakukan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach).
Di samping itu, adalah perlunya penegakan hukum (Law Enforcement) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan khususnya anak. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam menegakkan hukum, perlu panduan agar hak anak dapat terlindungi sebagai contoh antara lain: menghapus semua bentuk penghukuman fisik terhadap anak dan tindakan terhadap anak harus disesuaikan dengan usia anak.
Di samping itu, perlunya pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggaran HAM yang melibatkan anak; memastikan bahwa semua tersangka yang sedang diinvestigasi dalam proses peradilan pidana harus teregistrasi termasuk anak-anak; Memperluas upaya yang telah dilakukan saat ini guna mengatasi masalah pelecehan, penelantaran, termasuk pelecehan seksual, dan memastikan bahwa ada suatu sistem nasional yang menerima, mengawasi dan menyelidiki laporan tentang anak, dan bilamana perlu membawa kasus ke pengadilan dengan cara yang berpihak pada anak serta menjamin kerahasiaan korban; pendidikan publik (public education) kepada masyarakat tentang perlindungan hak anak dan praktek-praktek pelanggaran terhadap hak anak, sehingga diharapkan masyarakat dapat sejak dini potensi pelanggaran hak asasi terhadap anak.
Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas.10 Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tindak langsung).
Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in abstracto”, secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan (kekerasan). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Konsekuensinya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung, tapi hanya secara tidak langsung (in abstracto). Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana oleh perlaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.
Pemberian pidana, baik secara abstrak (in abstracto) maupun secara konkret (in concreto) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materiil maupun secara fisik.
Studi yang pernah dilakukan oleh Iswanto (1995) tentang “Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan, serta dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut.
Di samping memberikan perlindungan secara tidak langsung, hukum pidana positif, dalam hal-hal tertentu, juga memberikan perlindungan secara langsung. Dalam Pasal 14c KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a), hakim dapat dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana, yaitu “mengganti semua atau sebagian kerugian” yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya”. Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan pidana bersyarat.
Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit ruang gerak korban sendiri. Dalam penggabungan perkara ini, berakhirnya putusan pidana berarti juga berakhirnya putusan perdata. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum, banding misalnya, maka putusan perdata harus mengikuti putusan pidana. Artinya, pihak penggugat yang menitipkan perkara kepada Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum, meski putusan atas tuntutan ganti kerugiannya tidak memuaskan.
Di samping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu:
Pertama, Orang Tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus child abuse, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.
Peran keluarga terutama orang tua di sini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anak masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal mereka untuk mengahadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak. Pendidikan juga sangat wajib bagi anak, anak adalah tunas bangsa yang harus lebih diperhatikan kembali. Orang tua juga wajib dalam mengawasi lingkungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Kedua, Guru. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.
Ketiga, Masyarakat. Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat di mana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.
Keempat, Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Maka pemerintah harus siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Selain itu sangatlah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan badan pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No. 95/M Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dalam keputusan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa KPAI bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Sejak awal didirikan, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi, dan program-programnya karena dana bersumber dari APBN (dari Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial) dan APBD. Sumber dana juga mungkin berasal dari bantuan asing jika memang ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI. Pada kenyataannya selama ini KPAI kurang bisa berdaya guna. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mengenal Komnas Anak daripada KPAI sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam memaksimalkan kinerja KPAI. Bila perlu KPAI bekerja sama dengan Komnas Anak karena Komnas Anak jam terbangnya lebih tinggi dan lebih mengetahui seluk-beluk kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Sehingga kemungkinan besar kasus kekerasan pada anak bisa lebih ditekan angka peningkatannya dari tahun ke tahun karena ada dua badan yang langsung terjun di masyarakat.
Penjelasan-penjelasan solusi di atas diharapkan mampu efektif dalam menangani juga mengantisipasi terjadinya kekerasan pada anak. Pengembangan potensi anak juga diharapkan harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Saatnya semua lapisan masyarakat peduli pada anak.

D. Kesimpulan
            Dari deskripsi yang dikemukakan pada pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan penting, yaitu: upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah perlindungan terhadap kekerasan anak dapat dilakukan melalui 2 bentuk, yaitu: 1) melalui reformasi hukum; hal tersebut pertama kali dengan cara mentransformasi paradigma hukum yang menjadi spirit upaya reformasi hukum tersebut. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak, 2) Melalui keberpihakan orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.


 
DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zainal Abidin. 1973, Piagam Nabi Muhammad SAW; Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia. Jakarta Bulan Bintang.
Anwar, Yesmil. 2004. Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum. Bandung: UNPAD Press.
Arief, Dikdik M. dan Mansur Elisatris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Gharini, Putrika P.R. 2004, Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama. Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma.
Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
Joni, Muhammad. 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI., 2003, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Cet. I; Jakarta : UNICEF.
Laporan UNICEF tahun 1995, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
Lia, Padma P. S. dan Dian, Tamarika R., 2009, Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum di Indonesia, dalam http:// duniaparenting.com. diakses tanggal 20 Maret 2010 pukul 19.17 pm
Muzaffar, Chandra. 1995, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat. Cet. I; Bandung: Pustaka Pelajar.
Nanda, 2007, Komnas Anak Catat 1.124 Kasus Kekerasan Terhadap Anak, dalam http//www.kapanlagi.com, 2007, diakses tanggal 20 Maret 2010 pukul 03.37 pm.
Nasution, Harun dan Bahtiar Efendy. peny, 1987, Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta : Pustaka Firdaus.
Sahetapy, J. E. 2007, Yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
Salim, Abdul Muin, 1994, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sasmita, Dian. 2009. Anak-anak Dibalik Terali Besi, artikel, Jakarta.
Sirait, Aris Merdeka. 2007, Peran Strategi Perlindungan Anak. Republika. Sabtu, 3 Maret 2007.
Soekresno Emmy. 2007, Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Soeryabrata, Soemadi. 1982, Psikologi Perkembangan, Jilid II, Cet: VII,. Yogyakarta: Rake Press.
Thaha, Idris. 2004, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais,. Jakarta: Penerbit Teraju.
Tilaar, H.A.R. 2001, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. Bandung: P.T. Alumni.
Tim Editor, 1983, Percikan Permenungan Filsafat dan Kata-Kata Mutiara, Jakarta: Mitra Utama.
Tunggal, Hadi Setia. 2000, PBB dan Hak-Hak Asasi Manusia,. Jakarta: Harvarinda.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Wadong, Maulana Hassan. 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
Wahyono, Agung dan Ny Siti Rahayu. 1993. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia.. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar Grafika.
Yulia, Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung: Graha Ilmu.
Yuwono, Trisno. 1994. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya:  Arkola.


Post a Comment