Saturday, June 20, 2015

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu isu yang dihadapi hukum Islam dewasa ini adalah berkaitan dengan persoalan hak-hak asasi manusia universal (human rights). Seperti diketahui, artikel 1 sampai dengan 29 piagam PBB tentang HAM telah merekomendasikan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama.[1] Sebagai sumber hukum yang mengatur hablu mina al-nas, baik yang bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu hukum Islam ditantang untuk memberikan jawaban sekaligus konstribusinya terhadap implementasi hak-hak asasi manusia universal tersebut.
Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, sejumlah negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, mengajukan kritik, karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan kontek budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat. Bahkan, wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-Kristiani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim.[2]
   
Menurut An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak-hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (frame of referenced) yang telah dimilikinya.[5] An-Naim tidak mengelak dari adanya dilema semacam ini, apalagi konsep hak-hak asasi manusia univseral semula berasal dari Barat. Meskipun demikian, bagi An-Naim, hukum Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia universal, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional. Bahkan An-Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara Muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam.[6] An-Naim tidak setuju dengan sekularisme, yang menurutnya tidak mempunyai legitimasi dalam Islam.[7] Menurut Mayer, yang menarik dari pemikiran An-Naim adalah tidak munculnya nada defensif dan apologetik seperti yang pada umumnya dipakai oleh kalangan konservatif Muslim,[8] yang penuh curiga dan secara terbuka menolak konsep hak-hak asasi manusia universal.[9]
Dominasi Barat dalam upaya penegakan HAM tersebut banyak melahirkan diskusi-diskusi yang mengandung pertentangan atau bahkan ketegangan antara modernitas Barat dan tradisi non Barat. Diskusi tersebut mengandung persoalan mendasar: pertama, karena HAM memiliki dua dimensi yaitu moral dan hukum. Keduanya mengandung perbedaan dan mungkin ketegangan antara universalitas HAM Internasional dengan perbedaan tradisi-tradisi moral-kultural. Kedua, kecurigaan terhadap isu HAM yang dibawa oleh Barat yang melahirkan sentimen terhadap Barat.[10] Hal ini dipicu oleh suara lantang Barat menyuarakan HAM di satu sisi, sedang pada sisi yang lain Barat banyak berlaku tidak adil pada negara lain, khususnya kepada “Dunia Ketiga” (negara berkembang), termasuk di dalamnya negara-negara Islam.
Apabila menoleh ke sejarah, maka akan didapati bahwa jauh sebelum Barat mendeklarasikannya, hak-hak asasi tersebut telah termaktub dalam aturan resmi “Negara Madinah” yang dipimpin oleh Rasulullah saw dan biasa diistilahkan dengan Piagam Madinah. Yang paling menakjubkan, bahwa piagam tersebut merupakan dokumen resmi pertama kali dalam sejarah mengandung prinsip dan kaedah kenegaraan serta nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya belum dikenal oleh umat manusia.[11]
Sebagai sebuah konstitusi, Piagam Madinah diadakan untuk melindungi hak-hak warga negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama; yaitu terdiri atas berbagai suku Arab dan berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Madinah dan sekitarnya. Berbeda dengan perjuangan hak asasi manusia di Barat, di dalam Islam hak asasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban asasi. Untuk memelihara hak seseorang terhadap harta bendanya, maka dilarang keras melakukan pencurian, dan dengan memberi hukuman yang berat terhadap pencuri, disertai dengan kewajiban mengeluarkan harta lewat zakat bagi orang-orang yang berharta sehingga kesenjangan sosial teratasi, dan yang menonjol bahwa hak Asasi tersebut diperjuangkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (akhlaq al-karimah).
Dari latar belakang, menjadi menarik untuk meneliti lebih dalam tentang HAM dalam perspektif Alquran sebagaimana upaya memahami esensi HAM yang hakiki dan telaah kritis terhadap konsep HAM ala Barat.

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi yang dikemukakan pada latar belakang, dapat diformulasikan permasalahan pokok sebagai berikut:
1.      Apa hakekat hak asasi manusia dalam Alquran?
2.      Bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Alquran?
3.  Bagaimana relevansi konsep hak asasi manusia dalam Alquran dengan martabat kemanusiaan?

II. PEMBAHASAN

A. Hakekat Hak Asasi Manusia dalam Alquran

Dalam kamus bahasa Inggris “hak” diartikan dengan “right” dengan berbagai makna: the right solution, yakni sesuatu yang benar; a right time, yakni sesuatu yang lurus; is the right man for the job, yakni sesuatu yang cocok atau sesuai.[12]
Kata hak yang dipergunakan dalam bahasa sehari-hari, berasal dari bahasa Arab “Haq” yang terbentuk dari huruf ح dan ق dengan makna dasar yang berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar.[13] Analisis morfologis “haq” adalah حقا - يحق - حق dengan makna etimologi sesuatu yang benar, nyata, pasti, tetap. Dapat juga berarti wajib dikatakan: يحق عليكك ا ن تفعل كذا “wajib bagi kamu melakukan yang begini”. Diartikan pula sebagai justifikasi dalam melakukan sesuatu.[14]
Umumnya, ketika menelusuri term al-haqq dalam Alquran sulit untuk mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan hak asasi, sebab kebanyakan term al-haqq dalam Alquran berarti kebenaran petunjuk Allah, misalnya Q.S. Yunus (10): 35, dan yang berlaitan dengan harta benda, misalnya Q.S. al-Zariyat(51): 19. Tidak terdapat makna HAM jika mencari term al-haqq atau al-huquq dalam pengertian sebagaimana yang telah didefinisikan di atas. Meskipun hak dalam arti kepemilikan, sebagaimana definisi Ibnu Nujaim, termasuk juga pembahasan al-haqq tetapi belum tentu dalam pengertian martabat kemanusiaan.
Term al-haqq dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali, dan yang paling banyak adalah term al-haqq umumnya bermakna “kebenaran”, sekitar 227 kali. Adapun kata al-haqq dalam arti “kepemilikan” atau “kewajiban”, umumnya diungkapkan dalam term ahaqq (yang lebih berhak), misalnya Q.S. al-An’am (6): 81, atau haqq (bagiannya), misalnya Q.S. al-Ma’arij (70): 24.
Menganalisa berbagai pengertian di atas, dapat dipahami bahwa hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menghormati hak-hak ini, orang menempatkan diri dalam kebenaran, melihat realitas yang benar dan mendapatkan keuntungan dari hak-hak yang ditimbulkannya.
Lafal asasi, berakar kata yang terdiri dari huruf ا dan س , mempunyai makna pokok “sesuatu yang tetap” dan “sesuatu yang kekal”. Diartikan pula sebagai “bangunan dasar”[15] Bentuk plural dari اس adalah ا ساس.
Analisis morfologis asasi, adalah اسا - يؤس - اس dengan makna membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, pangkal, dasar, dan asas dari segala sesuatu.[16] Dengan demikian dapat dipahami bahwa asasi bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.
Adapun lafal manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi.[17] Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut “orang” atau”insan”. Kata terakhir ini berasal dari bahasa Arab al-insan. Kata al-insan berasal dari kata “al-insan” dengan analisis morfologis nasiya-yansa yang berarti “lupa”. Argumentasi yang dikemukakan adalah bentuk tasgir dari kata yang disebut unaisiyyan yang juga berdasar pada perkataan Ibn Abbas bahwa manusia disebut insan karena melupakan janjinya kepada Tuhan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata insiyyan yang berakar kata ins. Pendapat ini menolak pandangan sebelumnya yang mengatakan bahwa huruf ”ya” yang terdapat pada insiyyan adalah huruf tambahan seperti halnya huruf “ya” dalam kata ruwajjil yang merupakan bentuk tasqir dari rajul. Pendapat lain menyatakan bahwa kata insan berasal dari kata nasa-yanusu dengan akar kata ن , و dan س, yang bermakna dasar bergoncang. [18]
Berdasarkan analisis semantik dari berbagai kata kunci di atas, maka dapat dipahami bahwa “hak asasi manusia” adalah sesuatu yang senantiasa melekat dan paling fundamental bagi manusia. Bila hak ini tidak terpenuhi berarti harkat dan martabat manusia berkurang sebagai manusia yang wajar. Miriam Budiardjo dalam Tilaar menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (human rights) adalah hak-hak yang melekat pada diri kita, dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak tersebut secara umum dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Karena itu, hak-hak itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat (potensi) dan cita-citanya.

B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Alquran
Hak asasi manusia memiliki sifat yang legal, artinya hak-hak itu tidak bergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, lepas dari pemerintah yang tengah berkuasa.[19] Hak tersebut dimiliki bukan karena perbuatan jasa, amal dan kemurahan hati yang diberikan oleh negara melainkan karena berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia. Ia adalah pemberian atau berkah Tuhan kepada manusia yang tidak bisa digugat atau dinodai oleh siapapun. Selain itu, ia disebut hak-hak manusia, karena melekat pada eksistensi manusia, sifatnya universal, merata dan tidak dapat dialihkan.
Adapun yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat; berusaha untuk kebajikan manusia umum dan memelihara kemuliaan kemanusiaan, menumbuhkan bakat yang ada pada diri seseorang; dan membantu manusia dalam usaha mereka menggunakan segala kekuatan akal dan tubuh.
Berbagai pandangan tentang pengertian HAM di atas, dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat. Karena itu bukan didasarkan pada hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Konsep HAM itu mempunyai dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap orang. Artinya, hak-hak yang paling fundamental itu tidak lain dari aspek-aspek kodrat manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama tadi.
Manusia secara individual dituntut untuk menampilkan diri sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab, yang akan memikul segala amal perbuatannya tanpa kemungkinan mendelegasikannya kepada pribadi yang lain.(QS. Al-Baqarah (2): 48) Karena itu, nilai seorang pribadi adalah sama dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta. Dalam QS. Al-Maidah (5): 32, Allah swt mengajarkan:

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[20]
Dalam hal ini menurut Nurcholish Madjid bahwa harkat dan martabat setiap perorangan atau pribadi manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin atau representasi harkat seluruh manusia, maka penghargaan kepada harkat masing-masing, manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindakan kejahatan kemanusiaan universal.[21]
Dari ajaran dasar di atas, timbullah kebebasan-kebebasan manusia, di samping kebebasan dari rasa takut, kebebasan mengeluarkan pendapat kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan lain-lain.[22]  
Dari situ pulalah timbul hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak memperoleh pendidikan, hak berbicara, hak berpikir, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh keadilan, hak persamaan dan lain-lain.
Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam Alquran adalah:
1. Persamaan
Menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fithrah, tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain. Konsep fithrah dan merdeka (free) ini juga memberi arti persamaan derajat (equality atau equalitarisme bagi setiap manusia yang lahir karena sama-sama lahir dalam keadaan fithrah dan merdeka tadi. Perbedaan ras, etnik, nasionalisme, atau golongan justru untuk semakin mewujudkan perkenalan bukan lambang dekradasi kedudukan.[23]
Implementasi prinsip persamaan dalam persfektif Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial.
2. Kebebasan
Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat kemanusian orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (heterogen). Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.[24]
Di antara kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia. Pertama, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan kezaliman secara mutlak. Dalam kaitan itu Alquran menyatakan bahwa Allah swt. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan melanggar hak asasi manusia tanpa alasan yang benar. (QS. Al-A’raf (7) :33).
Kedua, kebebasan dari rasa takut, Alquran sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia. Alquran sangat mencela orang yang membunuh seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya Alquran sangat memuji orang yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. (QS. Al-Maidah (5): 32).
Ketiga, kebebasan berbicara atau berpendapat. Dalam sejarah Islam dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan budayah kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat dikalangan para sahabatnya.[25]  
Gambaran di atas menjadi indikasi bahwa beliau mengakui adanya kebebasan berpikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat. Namun, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Seseorang dengan dalih dan atas nama kebebaan tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri. Sebab, kebebasan berpedapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasihat kepada para pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tercela. Musthafa al-Zarqa menyebutkan bahwa kebebasan mempunyai tiga tujuan umum, yaitu membebaskan pikiran manusia dari segala bentuk paksaan dan takhayul, membimbing pikiran manusia ke arah pilihan dan pandangan yang paling baik, kebebasan berpikir di bidang keilmuan. [26]
Kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji. (QS. Al-Nisa (4) : 158). Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan dan mengajak manusia ke jalan kebenaran. (QS. Al-Nahl (16) : 125).
Keempat, kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memiliki keyakinan atau ideologi mana saja. Kebebasan ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Kebebasan beragama tampak dari pernyataan dalam QS. Al-Kafirun (109) :6. (bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku).
Walaupun ayat di atas sudah mengandung konotasi kebebasan beragama, namun ayat yang lebih tegas dalam hal yang sama, yaitu tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan. (QS.Al-Baqarah (2):256). Ayat lain menyatakan: “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman” (QS. Yunus (10): 99). Tetapi nyatanya Allah tidak melaksanakan kehendak–Nya. Ia hanya memberi petunjuk melalui Rasulnya dan wahyu dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya sebagaimana dinyatakan oleh QS.Al-Kahfi (18) :29
Ayat-ayat tersebut merupakan bukti yang amat kuat yang tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak untuk kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak 14 abad silam telah mengundangkan teloransi dan kebebasan beragama dan Nabi telah mempraktekkannya.
3. Perdamaian
 Allah memerintahkan dalam QS. Al-Hujurat: 9-10 kepada orang-orang mukmin agar menciptakan perdamaian di lingkungan interen mereka. Ayat 9 menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat, atau dengan ancaman, dan atau dengan sanksi hukum. Tetapi, jika salah satu golongan enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggarnya yang telah ditetapkan Allah tentang kejadian bagi makhluknya, maka golongan itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan kembali kepada perintah Allah, yaitu perdamaian.[27] Oleh karena itu, orang-orang yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral sebagai arbitrator, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dan politis dari padanya.
Jika ayat di atas mewujudkan perdamaian intern, maka ayat berikut memerintahkan orang-orang mukmin agar gemar menerima perdamaian untuk menciptakan perdamaian ekstern. Sebagaimana ditegaskan Allah swt. di dalam QS.Al-Anfal (8) :61
4. Keadilan
Kata al-‘adl dalam Alquran menurut Al-Baidhawi dalam Pulungan bermakna “pertengahan dan persamaan”.[28] Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non–muslim.[29] Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Alquran, misalnya: Qs. al-Maidah (5) :8; Qs. al-An’am (6) 152; Qs. al- Hujurat (49) : 9. Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah, sebagai tindakan persaksian bagi-Nya. Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan suatu masalah.[30]
Dalam kaitan dengan upaya menegakkan keadilan, Ridha menjelaskan bahwa keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan, dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu.[31]Artinya, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus di fungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan seperti oleh suami terhadap istri-istrinya. (Qs. An-Nisa (4) : 3).

C. Relevansi Konsep HAM dalam Alquran dengan Martabat Kemanusiaan
Puncak dari apa yang didiskusikan adalah teridentifikasinya prinsip-prinsip HAM dalam Alquran. Kalau disandingkan dengan tujuan utama HAM, yakni untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap hak-hak dasar manusia di manapun mereka berada, maka spirit dari tujuan-tujuan itu dapat dikatakan sudah terpenuhi.
Rumusan-rumusan para pakar dan aktivis HAM dalam Islam, jelas memiliki cita-cita luhur untuk mengimplementasikannya secara universal. Mungkin, tidak terlalu sulit bagi negara-negara Islam yang menempatkan Alquran di atas segala konstitusi negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam Alquran, tetapi bagaimana dengan negara sekuler? Apakah dengan adanya label Islam di belakang HAM dapat mereka terima atau malah menjadi “alergi” dan akhinya menjauh dari konsep HAM Islam? semuanya masih menyisahkan masalah.
Memang, jika sampai pada level fungsi, relevansi atau implementasi konsep HAM dalam kehidupan manusia, tidak seorang pakarpun, sejak magna Charta di Inggris abad 19 dipercaya sebagai sumber isu lahirnya HAM[32], sukses melahirkan rumusan yang dapat diterima oleh semua umat manusia. Meskipun demikian, tidak berarti kebenaran pesan-pesan Alquran tidak dapat diimplementasikan. Tidak terlalu penting melahirkan suatu konstitusi atau deklarasi yang memuat butir-butir HAM yang berlandaskan ajaran Alquran, karena bukan saja akan berbenturan dengan konstitusi negera, tetapi juga pada kondisi tertentu deklarasi itu akan mereduksi makna esensial dan universal dari pesan Alquran.
Sifat Alquran yang mujmal (globalistik) tidak selamanya harus dibedah menjadi formulasi yang mufassal (partikularistik). Tidak sedikit ayat Alquran yang mestinya dibiarkan tetap berlaku universal. Biarlah ia hanya berfungsi sebagai roh atau spirit dari setiap konstitusi yang lebih terperinci. Dalam konteks HAM, biarlah nilai-nilai universal HAM dalam Alquran tetap dalam universalitasnya. Pada tingkat imlementasi diserahkan kepada masing-masing negara, karena setiap negara memiliki kepentingan dan filosofi sendiri yang berbeda dengan negara lain. Alasan-alasan seperti itulah antara lain yang menyebabkan pembicaraan tentang HAM selalu digiring ke dalam ranah hukum.
Dengan membiarkan universalitas prinsip HAM dalam Alquran berbicara  pada semua level implementasi HAM, maka mungkin akan semakin relevan dan tetap menjamin keluhuran martabat kemanusiaan. 

III. PENUTUP
Dari pembahasan di atas, dapat dikemukakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu:
1.   Menelusuri pengertian HAM dalam Alquran tentu harus melalui kata haqq, sementara kata tersebut tidak mengakomodir pengertian HAM dalam formulasi para pakar dan aktivis HAM. Meskipun demikian, makalah ini tetap menyelami makna esensial dari kata haqq tersebut. Makna yang dapat ditangkap adalah bahwa umumnya term haqq mengarah pada kepemilikan dan tuntutan. Tentu saja, makna itu bisa saja dihubungkan dengan konsep HAM, tetapi nampaknya hanya salah satu unsur.
2. Beberapa prinsip HAM dalam Alquran adalah: 1) Persamaan, 2) Kebebasan, 3) Perdamaian, dan 4) Keadilan. Prinsip-Prinsip HAM dalam Alquran dapat juga dijabarkan dari tiga term, yaitu al-istiqrar, yakni hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput. Dari situlah kemudian lahir gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan dan karenanya ia juga asasi. Kemudian al-istimta‘, yakni hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan. Jadi, term ini juga sangat terkait dengan hak hidup. Berikutnya adalah al-karamah. Term ini mengandung makna kehormatan yang identik dengan setiap individu tetapi berimlikasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain yang menghormati martabat kemanusiaan seseorang, maka pengertian ini melahirkan hak persamaan derajat. Dari al-karamah juga menurunkan hak kemerdekaan, di mana filsafat kosmopolitan menegaskan bahwa tidak seorangpun berhak merendahkan martabat orang lain.
3. Sepanjang prinsip-prinsip HAM dalam Alquran dipahami sebagaimana pesan universalnya, maka akan tetap relevan dengan kehidupan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai. Tetapi jika prinsip-prinsip universalnya berusaha dijabarkan secara partikularistik, maka bisa saja mereduksi universalitasnya dan itu artinya membatasi keluwesan Alquran. (Wallahu a’lam bi shawab)
 
DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Istiaq. “Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam”, dalam Dekonstruksi Syariah. II), terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
Anis, Ibrahim. et al. al-Mu’jam al-Wasit, Juz I. Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, 1985. 
Al-Azizy, A. Qodri Abdullah. Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta; Kajian Historis Normative, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti.. ed.) Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Cet. I; Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2000. 
Al-Bahi, Munir Ba’al. al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary. Baerut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1979.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Al-Faruqi, Isma'il R. “Islam And Human Rights”, http://www.islamic-council. org/lib/ islam41/islam41.html, diakses pada tanggal 01 Juni 2015.
Madjid, Nurcholish. ”Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni” dalam Budhy Munawar Rachman. ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah. Cet. II; Jakarta: Temprint, 1995. 
---------------. Islam Doktrin dan Peradaban. Cet. IV ; Jakarta Paramadina, 2000. 
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al-Maraghi. Jilid XXVI. Bairut:D’ar Al-Fikr, 1974.
Al-Maududi, Maulana Abul A’la. Al-Islam wa Mu’addhalatu Al-Iqtishadi. Beirut : Muassasah al-Risalah. 1980.  
Mayer, Ann Elizabeth. “Ambiguitas An-Naim dab Hukum Pidana Islam”, dalam Dekonstruksi Syariah. II), terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
An-Naim, Abdullahi Ahmed. Dekonstruksi Syariah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Jakarta: LKIS, 1994.
Nasution, Harun dan Bahtiar Efendy. (ed.),  Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
Pulungan, Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an. Jakarta; Rajawali Press, 1999. 
Quthub, Sayyid. Al-‘Adalat Al-Ijtima’iyyat fi Al –Islam, jilid V. Beirut: Dar al-kitab Al-‘Arabi, 1981. 
Ridha, Rasyid. Tafsir Al- Manar, jilid V. Mesir : Mahtabat al-Qahirat, 1960. 
Salim, Abdul Muin. Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. 
Thaiyeb, Anshari [et al.], Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama. Cet. I; Surabaya: Tim PKSK, 1997. 
Tibi, Bassam. “Syariah, HAM dan Hukum Internasional”, dalam Dekonstruksi Syariah. II), terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
Tilaar, H.A.R. Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. Bandung: P.T. Alumni, 2001. 
United Nations, “The Universal Declaration of Human Rights”, dalam Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.
Wikipedia, “Cairo Declaration on Human Rights in Islam”, http://en. wikipedia. org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, diakses pada tanggal 01 Juni 2015.
Zakariyah, Ibn Faris Abi al-Husain Ahmad ibn. Mu’jam al-Maqayis al-Lugat, Juz II.. Cet. I; Baerut Dar al-Fikr, 1962. 
Zarga, Musthafa. al-Madkhal al-Fiqh al-Amri.  Damasuhur, t.p., 1965.











[1]United Nations, “The Universal Declaration of Human Rights”, dalam Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.
[2]Wikipedia, “Cairo Declaration on Human Rights in Islam”, http://en. wikipedia. org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, diakses pada tanggal 01 Juni 2015.
[3]Isma'il R. Al Faruqi, “Islam And Human Rights”, http://www.islamic-council. org/lib/ islam41/islam41.html, diakses pada tanggal 01 Juni 2015.
[4]Abdullahi Ahmed An-Naim lahir di Sudan tahun 1946, adalah seorang ahli hukum dan aktivis hak-hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar di bidang hukum dari Universitas Khrtoum, Sudan. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Cambridge, Inggris, dan Universitas Edinburgh, Skotlandia. An-Naim mengajar di sekolah-sekolah hukum baik di Sudan, Kanada, dan Amerika Serikat.
[5]Abdullahi Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994), h. 309.
[6]Ann Elizabeth Mayer, “Ambiguitas An-Naim dab Hukum Pidana Islam”, dalam Dekonstruksi Syariah (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 42-43.
[7]Istiaq Ahmed, “Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam”, dalam Dekonstruksi Syariah (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 80.
[8]Ann Elizabeth Mayer, “Ambiguitas An-Naim dab Hukum Pidana Islam”, dalam Dekonstruksi Syariah (II), h. 44.
[9]Bassam Tibi, “Syariah, HAM dan Hukum Internasional”, dalam Dekonstruksi Syariah (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 95.
[10]Anshari Thaiyeb [et al.], Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama (Cet. I; Surabaya: Tim PKSK, 1997), h. 199.
[11]Nurcholish Madjid, ”Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni” dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Cet. II; Jakarta: Temprint, 1995), h. 590.
[12]Munir Ba’al Al-Bahi, al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary. Baerut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1979), h. 798.
[13]Ibn Faris Abi al-Husain Ahmad ibn Zakariyah, Mu’jam al-Maqayis al-Lugat, Juz II. (Cet. I; Baerut Dar al-Fikr, 1962), h. 15.
[14]Ibrahim Anis,et al. al-Mu’jam al-Wasit, Juz I (Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, 1985), h. 1815.
[15]bn Faris Abi al-Husain Ahmad ibn Zakariyah, Mu’jam al-Maqayis al-Lugat, Juz II., h. 37.
[16]Ibrahim Anis,et al. al-Mu’jam al-Wasit, Juz I, h. 1816.
[17]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 558.
[18]Abdul Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 82.
[19]H.A.R. Tilaar, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia (Bandung: P.T. Alumni, 2001), h. 21.
[20]Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya, h. 164.
[21]Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. IV ; Jakarta Paramadina, 2000), h. 425 – 441.
[22]Harun Nasution dan Bahtiar Efendy. (ed.),  Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), h. xi.
[23]A. Qodri Abdullah Azizy, Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta; Kajian Historis Normative, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti. (ed.) Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani (Cet. I; Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2000), h. 103.
[24]Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an (Jakarta; Rajawali Press, 1999), h. 156.
[25]Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an, h. 162.
[26]Musthafa Zarga, al-Madkhal al-Fiqh al-Amri. (Damasuhur, t.p., 1965), h. 30-31.  
[27]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Jilid XXVI (Bairut:D’ar Al-Fikr, 1974), h. 129-131.
[28]Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an, h. 225.
[29]Sayyid Quthub, Al-‘Adalat Al-Ijtima’iyyat fi Al –Islam, jilid V (Beirut: Dar al-kitab Al-‘Arabi, 1981), h. 118.
[30]Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an, h. 225 – 227.
[31]Rasyid Ridha, Tafsir Al- Manar, jilid V (Mesir : Mahtabat al-Qahirat, 1960), h. 172.
[32]Maulana Abul A’la al-Maududi, Al-Islam wa Mu’addhalatu Al-Iqtishadi (Beirut : Muassasah al-Risalah. 1980), h. 9.
Post a Comment