Sunday, December 6, 2015

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM



I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Praktek kekerasan yang mengatas-namakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air. Kesatuan dan persatuan bangsa saat ini sedang diuji eksistensinya. Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa, dengan transparan mudah kita baca. Konflik di Ambon, Papua, maupun Poso, seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa meledak, walaupun berkali-kali bisa diredam. Peristiwa tersebut, bukan saja telah banyak merenggut korban jiwa, tetapi juga telah menghancurkan ratusan tempat ibadah (baik masjid maupun gereja).
Bila diamati, agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi ini. Namun, realitanya agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia.[1] Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Misalnya, dengan mengintensifkan forum-forum dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan (dialog antar iman), membangun pemahaman keagamaan yang lebih pluralis dan inklusif, dan memberikan pendidikan tentang pluralisme dan toleransi beragama melalui sekolah (lembaga pendidikan).[2]
Pada sisi yang lain, pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah pada umumnya juga tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya.[3]
Beberapa prinsip pokok yang perlu dikemukakan sebelum memperbincangkan tentang pendidikan agama multikultural adalah: 1) Islam adalah agama yang bersifat universal. Islam bukan diperuntukkan bagi salah satu suku bangsa, atau etnis tertentu melaikan sebagai rahmatan lil alamin; 2) Islam menghargai agama dan kepercayaan agama lain. Islam juga mengajarkan tidak ada pemaksaan dalam beragama; 3) Islam juga merupakan agama yang terbuka untuk diuji kebenarannya; 4) Islam juga menegaskan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan umat manusia adalah alamiah, perbedaan itu mulai dari jenis kelamin, suku, bangsa yang beraneka ragam. Perbedaan itu ada agar terjadi saling mengenal; 5) Islam memiliki sejarah yang cukup jelas terkait dengan kehidupan yang majemuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw sendiri tatkala membangun masyarakat madani di Madinah. Prinsip-prinsip dasar seperti ini perlu dijadikan rujukan dalam memperbincangkan pendidikan multikultual.
Atas dasar beberapa prinsip tersebut di atas maka sesungguhnya Islam sendiri memberikan ruang yang seluas-luas pada pendidikan multikultural. Bahwa perbedaan-perbedaan itu justru telah dijelaskan sendiri oleh al-Qur’an. Oleh karena itu, tidak selayaknya ditutup-tutupi, apalagi diingkari. Sebagai ajaran yang terbuka, juga tidak selayaknya para umatnya memiliki rasa takut untuk terpengaruh dari ajaran lain. Ketakutan dapat dimaknai sebagai penyandang mental kalah yang seharusnya tidak dikembangkan oleh umat Islam. Atas dasar keyakinan yang kukuh, maka Islam memberikan kebebasan umatnya bergaul secara bebas dan terbuka dalam pentas pergaulan umat manusia sejagat. Rasulullah, pernah berkirim surat ke Raja Heraklius, untuk memperkenalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, konsep pendidikan agama multikultural bukan harus dijauhi melainkan harus dihadapi secara obyektif dan penuh percaya diri.
Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan bahkan perlu percepatan. Salah satunya pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal bahkan informal di masyarakat luas.
Kebutuhan urgensi dan akselerasi pendidikan multikultural telah cukup lama dirasakan cukup mendesak bagi negara bangsa majemuk lainnya.[4]
Kebhinekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, terlebih saat ini dan di masa mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, sebuah negara atau masyarakat beragam dan majemuk. Sebaliknya tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Keragaman itu hendaklah tidak diinterprestasikan secara tunggal dan lebih jauh komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat dan negara bangsa tidak berarti ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasial bukan merupakan barang baru.[5]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi semacam angin segar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural yang sebenarnya. Namun begitu, Undang-Undang tersebut dirasa masih kurang, karena kenyataannya masih banyak proses pendidikan yang diselenggarakan berbagai sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang masih diskriminatif. Selain itu, masih sering terjadi prasangka, konflik dan tindak kekerasan berdasarkan perbedaan keyakinan, pendapat, identitas maupun gaya hidup. Fakta sosial empiris yang ada menunjukkan bahwa sebagai masyarakat multikultural, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang bersifat lokal dan global. Tarik menarik nilai-nilai etnisitas di tingkat lokal dan nilai-nilai kosmopolitanisme di tingkat global jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sesuatu yang bersifat disharmoni dan merusak keutuhan dan kesatuan bangsa.
Untuk itu, pendidikan multikultural menjadi jawaban yang tepat untuk dapat diaplikasikan dalam proses pendidikan, di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pada akhirnya, dengan pendidikan multikultural ini diharapkan agar proses pendidikan benar-benar mencerminkan kehidupan masyarakat yang multikultural, hingga dapat mencetak generasi baru yang terbuka menghadapi perbedaan.
Realita tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama lain, seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Seharusnya pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis. Berkaitan dengan hal ini, maka penting bagi institusi pendidikan dalam masyarakat yang multikultur untuk mengajarkan perdamaian dan resolusi konflik seperti yang ada dalam pendidikan multikultural.

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi pada latar belakang, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:
1.      Bagaimana sejarah pendidikan multikultural?
2.      Bagaimana konsep filsafat pendidikan Islam tentang pendidikan multikultural?

II. PEMBAHASAN
A. Sejarah Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pendidikan multikultural merupakan suatu gerakan reformasi yang ditujukan pada perubahan pendidikan di Amerika Serikat yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat “minoritas,” yaitu masyarakat yang berada di luar “White-Male-Protestant-Anglo Saxon (WMPA).[6]
Menurut James A Banks bahwa :” Multicultural education is a reform designed to make some major changes in the education of students. Multicultural education theorists and researchers believe that many school, college, and university practices related to race and ethnicity are harmful to students and reinforce many of the ethnic stereotype and discriminatory practices in U.S. society. Jadi pada saat itu gerakan pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (skills), dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya.[7]
Tujuan utama gerakan pendidikan multikultural adalah menghilangkan diskriminasi. Hal ini disebabkan adanya pengalaman pahit kelompok-kelompok etnis Afro-Amerika, pribumi Amerika, Asia-Amerika, dan Latino-Amerika yang pernah dan masih sedang menjadi korban diskriminasi, bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan, melainkan juga secara legal kelembagaan termasuk dalam Undang-Undang. Orang kulit berwarna di Amerika Serikat sangat sulit untuk mendapatkan kesetaraan hukum, sosial, dan politik sebagai warganegara Amerika Serikat. Mereka secara hukum tersisihkan sebagai (untuk menjadi) warganegara, atau, jika secara hukum sudah tak masalah, untuk mendapatkan pendidikan tersisihkan juga, dan jika secara akademik tak masalah, dalam kenyataan hidup masih terganjal juga oleh diskriminasi rasial.[8]
Sementara itu, Paul C. Gorski dalam Zamroni berpendapat bahwa : Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holistically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, critical pedagogy, and dedication to providing educational experiences in which all students reach their full potentials as learners and as socially aware and active beings, locally, nationally, and globally. Menurut Gorski, ada tiga tujuan utama pendidikan multikultural (yang boleh disebut sebagai sasaran instrumental dan terminal), yaitu:
1.  Meniadakan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya (tujuan instrumental);
2.   Menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya (tujuan terminal internal);
3.   Menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global (tujuan terminal akhir eksternal).[9]
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap(attitudinal goals) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsive terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan(cognitive goals) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran(instructional goals) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotipe, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alatalat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.[10]

B.  Konsep Filsafat Pendidikan Islam tentang Pendidikan Multikultural
James Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatian Banks difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa peserta didik harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (knowledge construction) dan interpretasi yang berbeda-beda.[11] Peserta didik yang baik adalah peserta didik yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Peserta didik juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandang pandangnya. Peserta didik harus dibiasakan menerima perbedaan.
Selanjutnya Banks berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik baik pria maupun wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.[12]
Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik.[13] Hal senada juga ditekankan oleh Musa Asya’rie bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.[14]
Pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal. Dalam makna luas dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri. Dalam konteks implementasinya di Indonesia, pendidikan multilkultural itu dapat dilihat atau diposisikan sebagai berikut.
1.  Sebagai falsafah pendidikan; yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bahagia dunia akhirat.
2.   Sebagai pendekatan pendidikan; yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual, yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Nilai budaya diyakini mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan perilaku individu (pendidik dan peserta didik), dan akan terbawa ke dalam situasi pendidikan di sekolah dan pergaulan informal antar individu, serta mempengaruhi pula struktur pendidikan di sekolah (kurikulum, pedagogi dan faktor lainnya).
3.  Bidang kajian dan bidang studi; yaitu disiplin ilmu yang dibantu oleh sosiologi dan antropologi pendidikan menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya (norma, etiket atau tatakrama, adat-istiadat atau tradisi dan lain-lain mencakup “manifestasi budaya” agama) untuk/dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Hasil telaah dan kajian ini akan dapat menjadi bidang studi yang diajarkan secara operasional (dan kontekstual) kepada para calon pendidik yang mungkin akan berhadapan dengan keragaman budaya (tidak harus untuk semua). Sebaliknya, “proses pendidikan yang multikultural” itu pun harus juga terus dikaji, ditelaahbaik efektivitas dan efisiensinya, maupun dan terutama kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi Indonesia, dan ketepatan sesuai dengan hakekatnya.[15]
Sekolah memiliki makna ganda. Pertama, berarti suatu bangunan atau lingkungan fisik dengan segala perlengkapannya yang merupakan tempat untuk menyelenggarakan proses pendidikan tertentu bagi kelompok manusia tertentu. Kedua, sekolah berarti suatu proses atau kegiatan belajar mengajar.[16] Jadi, sekolah tidak sekedar tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar saja, namun termasuk proses belajar mengajar itu sendiri. Sekolah juga dapat diartikan sebagai sebuah organisasi, yaitu organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Berbagai fungsi disediakan oleh sekolah, baik fungsi manifes maupun fungsi laten.[17]
Terkait hal tersebut, pendidikan multikultural termasuk dalam kelompok fumgsi manifes sekolah, tepatnya dalam hal transmisi kebudayaan. Sekolah tidak hanya berfungsi untuk menambah pengetahuan baru, melainkan juga berfungsi untuk meneruskan nilai dan sistem normatif, maka sekolah bertindak atas nama negara untuk menanamkan dalam populasi peserta didik versi ideal dari nilai-nilai masyarakat.[18]
Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, sekolah harus menjalani serangkaian langkah-langkah mulai dari input (masukan), proses, output (luaran), hingga dapat memberikan outcome baik benefit (keuntungan) dan impact (dampak) yaitu masyarakat menerima perbedaan atau masyarakat multikultural. Pertama, “input” atau masukan yang dalam hal ini adalah kurikulum, sarana dan prasarana, juga sumber daya manusia yang meliputi seluruh pihak atau material sekolah yang ada di sekolah seperti: kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid-murid pria maupun wanita yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan.[19]
Dalam hal ini, hendaknya sepertisumber daya manusia baik peserta didik, guru/pengajar, kepala sekolah, dan karyawan sekolah saling berkontribusi menciptakan iklim akademik yang nyaman dan kondusif, di dalam maupun di luar proses kegiatan pembelajaran.
Kurikulum dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler peserta didik harus memuat materi tentang multikultural. Mata pelajaran yang selama ini telah dilaksanakan sekolah-sekolah seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) termasuk Sosiologi pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mengajarkan materi khusus masyarakat multikultural, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama serta Kesenian dan muatan lokal. Kesenian dan muatan lokal ini sangatlah banyak jenisnya, seperti seni suara misalnya peserta didik di sekolah diperkenalkan dengan lagu-lagu daerah di Indonesia. Kemudian dalam seni musik dengan diperkenalkannya peserta didik di sekolah terhadap alat-alat musik daerah lain di Indonesia. Sementara itu dalam seni tari peserta didik di sekolah diperkenalkan dengan berbagai tarian dari daerah-daerah lain, seni gambar dengan menggambar baju dan atau rumah adat khas daerah-daerah di Indonesia dan lain sebagainya. Mata pelajaran kesenian ini tidak saja memuat materi tentang masyarakat multikultural namun sekaligus menunjukkan dan turut memelihara nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Selain itu juga dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, kegiatan kesenian (seni tari, seni musik dan seni menggambar) dan sebagainya hendaknya peserta didik disosialisasikan dan diajari nilai-nilai pluralitas, keragaman (diversity) maupun multikultural.
Keseluruhan input tersebut tidaklah cukup melainkan harus menjalani tahap selanjutnya yaitu “proses”. Dalam tahap proses ini, sekolah berusaha mendukung diaplikasikannya pendidikan multikultural. Tahap ini dapat dikatakan sangat penting karena disinilah dimulai proses konstruksisosialmultikultural. Hal ini dilatarbelakangi oleh kelemahan pendekatan paradigma behavioristik yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan tindakan tertentu namun tidak memahami apa yang sesungguhnya ia lakukan.[20]
Teori konstruksi sosial dari Bergerdan Luckmann menyatakan bahwa terdapat tiga proses dialektis antara diri (the self) dengan dunia sosiokultural, yang meliputi: eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.[21] Oleh karena itu, pandangan konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann diperlukan agar peserta didik tidak saja mampu bertindak atau melakukan kegiatan yang mengandung prinsip-prinsip multikultural, namun lebih dari itu karena mereka benar-benar memahami mengapa melakukannya dan memahami nilai-nilai sosial budaya dan agama yang ada didalamnya.
Contoh dari pengaplikasian teori ini adalah konstruksi sosial terhadap mata pelajaran agama. Dalam hal ini pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1, terkait hak peserta didik yang salah satunya, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, yang berarti melakukan eksternalisasi pendidikan agama. Hal tersebut diikuti oleh sekolah-sekolah yang umumnya melakukan objektivasi dengan memasukkan pendidikan agama masing-masing peserta didik dalam kurikulum mereka dan berkedudukan sama seperti mata pelajaran lain, yaitu turut berkontribusi dalam komponen nilai rapor peserta didik. Selanjutnya, mata pelajaran agamapun diajarkan pada peserta didik di sekolah, sehingga pada akhirnya terjadi internalisasi di mana mereka menyadari bahwa saat mereka sekolah tidak saja akan mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai umum atau kognitif semata, namun juga mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai dalam agamanya yang dapat mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya.
Tahap ketiga adalah menghasilkan “output” yaitu luaran atau hasil dari disosialisasikannya dan diajarkannya prinsip-prinsip pendidikan multikultural, seperti nilai-nilai tentang saling menghormati dan menghargai, toleran terhadap keanekaragaman budaya dan agama, dan lain sebagainya. Contoh nyata dari hal ini antara lain: saling memberikan ucapan Selamat Hari Raya keagamaan antar warga yang berbeda agama, menolong orang yang memang benar-benar membutuhkan tanpa memandang perbedaan agama, etnis, pendapat, aliran politik, gaya hidup dan sebagainya, juga termasuk menerima orang dengan segala macam latar belakangnya, bahkan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda atau difabel (different ability). Sehingga dapat menghasilkan “outcome” yang diharapkan yaitu menghasilkan generasi yang terbuka terhadap perbedaan. Pada akhirnya akan menimbulkan “dampak” masyarakat yang benar-benar multikultural atau menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan, tidak sekedar wacana namun realitas yang nyata adanya.
Ajaran-ajaran al-Qur’an jika dilaksanakan dengan maksimal dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan dampak positif yaitu rahmat, kasih sayang, dan kenyaman. Bukan saja pada umat manusia tanpa membedakan agama, suku dan ras, melainkan juga bagi seluruh alam semesta (QS. Al-Anbiya’: 107.).[22] Betapa tidak, orang yang merusak tanaman dan hewan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dianggap sebagai orang yang berbuat fasik dan berbuat jahat yang sangat dimurkai Allah swt.(QS. Al-Baqarah: 205).[23] Apalagi terhadap manusia sebagai makhluk paling mulia, yang diberikan akal untuk berpikir, hati untuk merasa, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, dan mata untuk melihat. Jadi, terhadap sesama manusia pun umat Islam harus bersikap toleran. Hal ini ditegaskan dalam Hadis yang diriwayatkan Anas ra, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya seperti ia mencintai dirinya sendiri” (Bukhori Muslim).
Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam sangat toleran terhadap penganut agama lain. Bahkan, ketika umat Islam berkuasapun tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, termasuk umat Islam di Indonesia yang jumlahnya mayoritas, terkenal sangat toleran pada umat lain, bahkan melindungi mereka. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. Karena pada dasarnya, manusia diberikan kebebasan untuk memeluk sesuatu agama sesuai dengan keyakinannya tanpa ada paksaan sedikitpun. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 256 bahwa:
لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Terjemahnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[26]25
Sekalipun tidak ada paksaan dalam agama, sikap toleransi umat Islam terhadap pemeluk agama lain, hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut tataran aqidah, syari’ah, dan ubudiyah. Karena toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda tersebut. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu’amalah (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Dari keterangan al-Qur’an dan Hadis tersebut, terlihat bahwa Islam telah mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, kasih sayang dan kedamaian.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik sangat diperlukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1.  Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah suka gotong royong, membantu,  menghargai antara suku dan lainnya.
2. Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Keberhasilan pendidikan dengan mengabaikan ideologi, nilai-nilai, budaya, kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing suku dan etnis harus dibayar mahal dengan terjadinya berbagai gejolak dan pertentangan antar etnik dan suku. Salah satu penyebab munculnya gejolak seperti ini, adalah model pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pendidikan kognitif  intelektual dan keahlian psikomotorik yang bersifat teknis semata. Padahal kedua ranah pendidikan ini lebih mengarah kepada keahlian yang lepas dari ideologi dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi masyarakat, sehingga terkesan monolitik berupa nilai-nilai ilmiah akademis dan teknis empiris. Sementara menurut pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas, pluralitas agama apapun aspeknya dalam masyarakat.
3.  Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis.  Pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah pendidikan ketrampilan semata, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan, yang sering disebut kecerdasan ganda (multiple intelligence). Menurut Howard Gardner, kecerdasan ganda yang perlu dikembangkan secara seimbang adalah kecerdasan verbal linguistic, kecerdasan logika matematika, kecerdasan yang terkait dengan spasial ruang, kecerdasan fisik kinestetik, kecerdasan dalam bidang musik, kecerdasan yang terkait dengan lingkungan alam, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Jadi, jika ketrampilan saja yang dikembangkan maka pendidikan itu jelas berorientasi bisnis.
4. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran perdamaian sudah tidak ada lagi.[27]26
Dengan demikian, pendidikan multikultural sekaligus untuk melatih dan  membangun karakter peserta didik agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis di lingkungan mereka.

III. PENUTUP
            Dari analisis pada pembahasan tersebut, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pendidikan multikultural telah menjelma menjadi kebutuhan yang begitu urgent untuk segera dipenuhi dalam suatu masyarakat yang diwarnai kemajemukan atau keragaman seperti masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural dengan perspektif unity in diversity perlu dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik di sekolah-sekolah. Untuk mewujudkannya, berbagai tahapan harus dilalui, dan yang terpenting adalah tahap “proses” yang memuat bahwa konstruksi sosial melewati proses dialektis yaitu: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.
2. Pendidikan multikultural dalam konsep filsafat pendidikan Islam pada aspek pelaksanaannya di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekolah dan lembaga pendidikan terutama pendidik dan peserta didik di sekolah dalam kaitanya dengan proses kegiatan pembelajaran pendidikan multikultural. Selain itu perlu dilakukan penelitian-penelitian yang mengkaji nilai-nilai pluralitas, keberagaman (diversity) dan multikultural di Indonesia untuk pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M. Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012
Azra, Azyumardi. Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Makalah dalam Sarasehan Nasional. Jakarta, 2006.
Banks, James A dan Banks, C.A.M. (Eds). 2001. Handbook of Research on Multicultural Education. New York: MacMillan, 2001. 
Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. The Social Construction Of Reality : A Treatise It’s The Sociology Of Knowledge. Garden City New York : Anchor Books, 1966.
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
Al-Hadidh, Ibnu Hajar al-Atsqolani. Dar al-Kutub al-Islamiyah, Kitab al-Jami’ Bab al-Adab (Jakarta: Printers, Publisher & Distributor, t.th.
Hanum, Farida. Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahasiswa Aktivis UNY. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lemlit UNY, 2005.
M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 35.
Machalli, Imam dan Musthofa, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.
Maliki, Zainuddin. Sosiologi Pendidikan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010. 
Nasution, S. Sosiologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
Nur Achmad (ed.),  Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), 88.
Saripudin, Didin. Intepretasi Sosiologis Dalam Pendidikan. Bandung : Karya Putra Darwati, 2010. 
Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 87-98.
Zamroni. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin KalamUtama, 2011. 
Zuriah, Nurul. Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi Di PerguruanTinggi. Jurnal Penelitian Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.Vol. 12 No. 2.Oktober 2011.



[1]Kasus-kasus pertentangan antar-agama juga banyak terjadi di seluruh belahan dunia. Misalnya, di Bosnia Herzegovina, Nyanmar, Ambon, Poso, dan lain-lain Muslim dan non Muslim saling membunuh. Di Irlandia Utara, umat Kristen dan Katolik saling bermusuhan hingga kini. Di Timur Tengah, meskipun tidak disebabkan perbedaan agama, akan tetapi yang bersitegang justru mewakili tiga golongan masyarakat yang berbeda agama, Islam, Yahudi dan Kristen, dan sebagainya. Lihat Nur Achmad (ed.),  Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), 88.
[2]M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 35.
[3]Musa Asy’arie, “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa”, Kompas, 3 September 2004, 5. Baca juga, Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 87-98.
[4]Azyumardi Azra, Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Makalah dalam Sarasehan Nasional. Jakarta, 2006.
[5]Azyumardi Azra, Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Makalah dalam Sarasehan Nasional. Jakarta, 2006.
[6]James A Banks dan Banks, C.A.M. (Eds). 2001. Handbook of Research on Multicultural Education (New York: MacMillan, 2001), h. 172.
[7]James A Banks dan Banks, C.A.M. (Eds). 2001. Handbook of Research on Multicultural Education, h. 173
[8]James A Banks dan Banks, C.A.M. (Eds). 2001. Handbook of Research on Multicultural Education, h. 174.
[9]Zamroni. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural (Yogyakarta: Gavin KalamUtama, 2011), h. 128.
[10]Nurul Zuriah, Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi Di PerguruanTinggi. Jurnal Penelitian Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.Vol. 12 No. 2.Oktober 2011.
[11]James A Banks dan Banks, C.A.M. (Eds). Handbook of Research on Multicultural Education, h. 175
[12]James A Banks dan Banks, C.A.M. (Eds). Handbook of Research on Multicultural Education, h. 176  
[13]Farida Hanum. Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahasiswa Aktivis UNY. Laporan Penelitian. (Yogyakarta: Lemlit UNY, 2005), h. 69.
[14]Musa Asy’arie. Pendidikan Multikutlural dan Konflik 1-2. www.kompas.co.id. diakses pada tanggal 16 November 2015.
[15]Zamroni. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, h. 74.  Lihat juga Tatang M. Amirin, Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012
[16]Didin Saripudin, Intepretasi Sosiologis Dalam Pendidikan (Bandung : Karya Putra Darwati, 2010), h. 134.
[17]Didin Saripudin, Intepretasi Sosiologis Dalam Pendidikan, h. 134.
[18]Didin Saripudin,  Intepretasi Sosiologis Dalam Pendidikan, h. 140.
[19]S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 2.
[20]Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), h. 25.
[21]Peter L Berger dan Thomas Luckmann. The Social Construction Of Reality : A Treatise It’s The Sociology Of Knowledge (Garden City New York : Anchor Books, 1966), h. 82.
[22]“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” Lihat Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 592.
[23]“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. Lihat Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 13.



24Ibnu Hajar al-Atsqolani al-Hadidh, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Kitab al-Jami’ Bab al-Adab (Jakarta: Printers, Publisher & Distributor, t.th.), h. 341.
25Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34.
26Imam Machalli dan Musthofa, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), h. 278-279.  
Post a Comment