Friday, December 18, 2015

PERKEMBANGAN ISLAM DI MESIR

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Republik Arab Mesir yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Arab Republic of Egypt lebih dikenal sebagai Mesir. Dilihat dari letak wilayah, Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Benua Afrika. Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi perjalanan sejarah dan perkembangan kebudayaannya, maka Mesir tidak dapat dilepaskan dari kesatuan wilayah Asia Barat. Islam masuk ke Mesir sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Sejak Islam masuk ke Mesir pada tahun 20 H itu, negeri Mesir berada di bawah khalifah di Madinah, Damaskus, Bagdad.[1]
Selama Mesir berada di bawah kekuasaan Dinasti Usmani  yang dimulai pada tahun 1517 boleh dikata ada perubahan yang radikal yang terjadi dalam tata susunan pemerintahan di Mesir. Perubahan ke arah pembaharuan di Mesir terjadi sejak ekspedisi Napoleon Boneparte di Mesir yang dimulai sejak tahun 1798 dan berakhir di tahun 1801 M.[2] 

Dalam perkembangannya sekarang, Mesir memiliki dinamika yang demikian cepat sejak menangnya golongan Ikhwanul Muslimin pada pemilu yang kemudian mendudukkan Muhammad Mursi. Kondisi tersebut dimulai dengan tumbangnya rezim otoritarianisme Husni Mubarak di 2011 yang menandakan era baru negeri Firaun ini. Era di mana demokrasi mulai bersemi dan membangun habitusnya. Karena sejak rezim Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, hingga Husni Mubarak—demokrasi digerus dalam kehendak privat penguasa.
Muhammad Mursi dari gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) sebuah organisasi islamis terkemuka di Mesir berhasil memenangkan pemilu presiden demokratis pertama dan bersejarah, setelah mengalahkan Ahmed Syafiq, orang dekat Husni Mubarak di putaran kedua. Kemenangan Doktor Mesin lulusan Universitas California Selatan ini merupakan sejarah baru, tidak saja bagi perjalanan demokrasi Mesir tapi juga bagi peta politik Mesir saat ini. Karena para penguasa Mesir sebelumnya adalah penganut faham sekularisme. Sementara Muhammad Mursi adalah tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir, sebuah organisasi islamis yang mencita-citakan berdirinya “negara Islam” dan merupakan penentang utama sekularisme. Ikhwanul Muslimin (IM) merupakan organisasi yang pernah dilarang di Mesir, bahkan banyak tokohnya yang dipenjara dan dibunuh oleh rezim yang menguasai Mesir waktu itu.
Selanjutnya dalam makalah ini akan membahas perkembangan Islam di Mesir pada periode Modern yang dimulai pada abad ke-19.[3]

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi yang dipaparkan pada latar be;akang, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:
1.      Bagaimana perkembangan Islam di Mesir abad ke-19?
2.      Bagaimana perkembangan Islam di Mesir abad ke-20?

II. PEMBAHASAN
A. Perkembangan Islam di Mesir pada abad ke-19
  1. Paruh Pertama Abad ke-19: Peran Muhammad Ali Pasya
Sejarah Mesir pada paruh pertama abad ke-19 dibuat oleh seorang yang bernama Muhammad Ali. Ia lahir di Kawala, Yunani, pada tahun 1769 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849.[4] Meskipun ia buta huruf tetapi ternyata ia seorang yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia masuk ke dinas militer, ia menunjukkan kecakapan dan kemampuannya yang luar biasa sehingga dengan cepat ia memperoleh pangkat perwira.[5] Dalam pertempuran yang terjadi melawan tentara Napoleon, ia memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa sehingga pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.[6]
Sepeninggal ekspedisi Napoleon di Mesir, Muhammad Ali menjadi penguasa di negeri Fir’aun itu. Akan tetapi, kekuasaan itu diperolehnya bukan tanpa tantangan, karena pada masa itu kaum Mamluk yang sebelumnya lari dikejar-kejar oleh Napoleon kembali ke Kairo untuk berkuasa lagi. Sementara itu, dari Istambul datang pula Pasya bersama dengan tentara Usmani yang dikirim oleh Sultan Mahmud II untuk merebut kekuasaan bagi pihaknya. Dalam segi tiga perebutan kekuasaan ini, Muhammad Ali keluar sebagai pemenang, lalu ia mengangkat dirinya menjadi Pasya yang baru, akhirnya terpaksa diakui oleh Sultah Usmani pada tahun 1805.[7]
Sejarah berkuasanya Muhammad Ali di Mesir dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama, dari tahun 1805 sampai dengan 1816. pada periode ini Muhammad Ali menghadapi satu persatu masalah dengan Inggris, Turki Usmani, Mamluk, dan akhirnya dengan orang Albania yang menjadi tulang punggungnya ketika hendak naik ke jenjang kekuasaan. Dengan mengabaikan adanya rasa iri hati dan permusuhannya dengan Sultan Usmani, pada tahun 1816 dia sudah tidak menghadapi tantangan-tantangan yang berarti. Dalam periode ini pula dia mengadakan perubahan dalam sistem perpajakan dengan menettapkan bahwa harus dibayar langsung kepada negara. Antara tahun 1808 sampai dengan 1814 secara bertingkat tetapi terus menerus, ia hapuskan hak-hak istemewa yang dimiliki tuan-tuan tanah yang berakhir dengan semua hak atas tanah kembali menjadi milik   negara. Semua tanah-tanah dikenakan pajak.[8]
Periode kedua, ialah dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1840. Dalam periode ini dia berusaha keras untuk membebaskan Mesir dari kekuasaan Turki Usmani, bahkan bercita-cita untuk mendirikan sebuah negara mesir yang besar, kuat dan jaya. Untuk mencapai semua itu, ia memaksakan berlakunya suatu sistem ekonomi dengan monopoli negara terhadap perdagangan dan produksi yang penting. Harga-harga dikendalikan oleh pemerintah. Dalam periode ini pula ia memakmurkan Mesirndengan melakukan usaha-usaha peningkatan hasil-hasil produksi pertanian. Metode-metode baru dalam bidang pertanian diperkenalkan, irigasi-irigasi dibangun, dan daerah-daerah pertanian diperluas. Pada periode ini juga ia membangun sekolah-sekolah berpola barat dan mengorganisasikan angkatan bersenjatannya. Dalam periode  ini  pula dia   menghiasi   Kairo  dengan  bangunan-bangunan yang indah bergaya Turki Usmani.[9]
Periode ketiga, dimulai dari tahun 1840 sampai dengan tahun 1848. Dalam priode  ini, dia  hanya turut   berstatus  seorang  penguasa  yang   tidak  memiliki  kekuasaan   penuh.  Mesir  mulai  dikuasai  oleh  Inggris.
    2. Paruh Kedua Abad Ke-19: Perkembangan Intelektual di Mesir
Kalau di Turki kontak dengan kebudayaan Barat menyebabkan timbulnya gejolak-gejolak dalam bidang budaya dan sastra, di Mesir meskipun lebih awal dimasuki oleh orang-orang Barat, namun nilai-nilai dan cita-cita kebudayaan sendiri mampu dipertahankan. Meskipun Muhammad Ali Pasya membuka lebar-lebar pintu Mesir untuk kebudayaan Barat, namun rakyat Mesir tetap berada pada kepribadiannya sendiri. Yang diambil dari Barat hanyalah keahlian mereka dalam bidang teknologi dan manajemen saja. Nanti setelah perang Dunia I, yang pada waktu itu, negara-negara Islam berada di bawah kaki penjajahan Barat, nilai kebudayaan itu sedikit demi sedikit mulai berubah dan perlahan menurun sebanding dengan naiknya pengaruh kebudayaan Barat.
Selain itu, minat Ali kepada kebudayaan Barat, telah menggalakkan usaha-usaha penerjemahan buku-buku Barat, terutama buku-buku ilmu pengetahuan. Usaha ini berjalan lancar setelah didirikan Sekolah Penerjemahan pada tahun 1836. Sekolah ini kemudian dipimpin oleh Rifa’ah al-°ahtawi, seorang ulama al-Azhar yang pernah belajar di Paris dan kemudian ada pengaruhnya dalam penyiaran ide-ide Barat di Mesir.[10]
Jamal a-Din al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Mesir pada paruh kedua abad ke-19 menuju ke arah pembaharuan. Dalam menyikapi masalah keterbelakangan umat Islam, Jamal a-Din al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh sepakat menegaskan perlunya reformasi politik. Akan tetapi, al-Afghani menghendaki reformasi politik itu melalui revolusi, yakni melalui gerakan politik yang bersifat perjuangan fisik; sedang ‘Abduh menawarkan reformasi politik melalui evolusi, antara lain, melalui perbaikan bidang pendidikan, termasuk pendidikan politik.
Jamal a-Din al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istambul pada tahun 1897. Tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara Islam ke negara Islam lain, tetapi pengaruh terbesarnya  ketika di Mesir. Dari Mesir  al-Afghani pergi ke Paris dan di sini ia dirikan perkumpulan Al-‘Urwah Al-Wusqa.Anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India, Mesir, Suria, Afrika Utara dan lain-lain. Di antara tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Majallah Al-‘Urwah Al-Wusqa, yang diterbitkan perkumpulan ini sangat terkenal hingga di indonesia, tetapi tidak berlangsung lama. Penerbitannya terpaksa dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka.[11]
Pada tahun 1885 Muhammad ‘Abduh pergi ke Beirut dan pada tahun 1888 kembali ke Mesir, dan beliau disambut sebagai seorang tokoh pejuang kemerdekaan. Muhammad ‘Abduh memulai kariernya sebagai seorang hakim pada pengadilan negeri dan pada  tahun 1899 beliau dipromosikan menjadi mufti Mesir. Sampai akhir hayatnya, beliau terus berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan pada hukum secara mendasar, di samping beliau mengajar di al-Azhar.[12]
Muhammad ‘Abduh mendirikan gerakan modernisasi dalam Islam dengan tujuan mengembalikan ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi demi untuk memurnikan Islam dari bid’ah.[13]
Karena itu abad ke-19 dan awal abad ke-20, dapat disebut sebagai zaman (liberal age) di Mesir, sebab di negeri ini telah terdapat liberalisme yang mengakibatkan munculnya sejumlah gagasan tentang pemisahan antar agama, kebudayaan dan politik. Pada sisi lain, sebelum terjadinya sekularisasi, Islam (tradisional) mencerminkan suatu sistem organik yang di dalamnya fungsi agama dan politik membaur. Namun, dengan terjadinya proses sekularisasi, fungsi agama dan ulama lambat laun diperkecil. Langkah sekularisasi itu sendiri kelihatannya sangat ditentukan oleh tetap berlangsungnya kecenderungan perluasan fungsi pemerintahan dan sentralisasi kekuasaan, perubahan sosial ekonomi dan semakin luasnya pengaruh konsep politik Barat di kalangan elit politik baru.
Dalam hal itu, para ulama memandang bahwa modernisasi sebagai penyebaran sistem kepercayaan asing yang berasal dari non-muslim dan sekaligus dipandang sebagai pengebirian terhadap pengaruh mereka. Lebih dari itu, modernisasi dipandang sebagai westernisasi dan sekularisasi (dalam arti proses menuju sekularisme), maka respon yang diberikan ulama adalah oposisi, sebab modernisasi itu dipandang bid’ah yang mengancam bukan hanya posisi ulama, melainkan juga institusi-institusi lainnya.[14]
Lebih jauh akibat dari pandangan ulama seperti itu, terlihat bahwa sistem kuttab dan madrasah menjadi terbelakang dan pengajarannya bersifat tradisional. Al-Azhar misalnya, tidak ingin mengajarkan disiplin ilmu-ilmu umum (sekular) tetapi hanya terpokus dengan disiplin ilmu Islam.[15]

B. Perkembangan Islam di Mesir pada Abad Ke-20
1.      Paruh Pertama Abad Ke-20
 Perkembangan Islam di Mesir pada paruh abad ke-20 banyak dipengaruhi oleh murid-murid dan pengikut Muhammad ‘Abduh. Di antara murid-muridnya itu ada yang menjadi ulama di al-Azhar, seperti al-Syekh Muhammad al-Bakhit, al-Syekh Mu’af al-Maraghi, dan al-Syekh ‘Ali Sur­r al-Zankal­ni. Ada juga yang menjadi pengarang  yang mementingkan soal agama, seperti Muhammad Farid Wajdi; penulis yang mementingkan soal kemasyarakatan, seperti Qasim Amin. Selain itu ada pula yang menjadi pemimpin politik, seperti Sa’ad Zaghl­l dan Ahmad Lutfi al-Sayyid. Juga ada yang menjadi sastrawan Arab, seperti Ahmad Taim­r, Al-Sayyid Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, dan Muhammad Hafiz Ibrahim. Adapun yang termasuk pengikut-pengikut Muhammad ‘Abduh, di antaranya Muhammad husain Haikal, Mustafa ‘Abd al-Raziq,  Taha husain , dan ‘Ali ‘Abd al-Raziq.[16]
Di bawah ini akan dikemukakan pemikiran dari beberapa murid dan pengikut Muhammad ‘Abduh untuk melihat bagaimana perkembangan Islam di Mesir pada paruh pertama abad ke-20.
Al-Syekh Mustafa al-Maraghi disebut sebagai murid Muhammad ‘Abduh yang terbesar di kalangan orang-orang al-Azhar. Ketika ia memimpin al-azhar pada tahun 1928 s.d 1930, ia mengadakan pembaharuan di Universitas tersebut. Peraturan untuk mendukung pembaharuan tersebut dikeluarkan pada tahun 1930. Akan tetapi, karena mendapat tantangan dari kalangan anti pembaharuan, maka akhirnya ia terpaksa meletakkan jabatannya.[17]
Muhammad Farid Wajdi adalah murid Muhammad ‘Abduh yang banyak membela Islam terhadap serangan-serangan dari luar. Menurutnya apa yang dipraktekkan umat Islam di Mesir waktu itu tidaklah memberi gambaran yang sebenarnya tentang Islam, karena dalam praktek itu terdapat banyak bid’ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan peradaban modern. Menurut dia, dasar-dasar dan teori-teori ilmiah yang telah membawa kepada kemajuan manusia modern tidak satu pun yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis Nabi. Islam yang sejati, menurut dia, sesuai dengan peradaban.[18] 
Mesir pada awalnya menjadi pemimpin pembaharuan hukum keluarga untuk memperbaiki status wanita, namun belakangan ini kedudukan hukum wanita Mesir telah tertinggal di belakang dibandingkan dengan status wanita di Tunisia, Syria, Yordania dan Irak. Sampai tanggal 18 Juni 1979, wanita Mesir tidak mempunyai perlindungan terhadap perkawinan suaminya dengan wanita lain tanpa persetujuannya, atau kalau suami tiba-tiba menceraikannya dengan hanya membayar sedikit uang nafkah untuk masa setahun saja, di mana suami memperoleh hak untuk memelihara anak-anak yang berumur lebih dari sembilan tahun, sedangkan wanita itu sendiri dilarang bertemu dengan mereka.[19]
Qasim Amin adalah seorang ahli hukum di Mesir yang berpendapat bahwa umat Islam di Mesir mundur karena kaum wanita. Ia menentang pilihan sepihak, yaitu dari pihak pria, dalam soal perkawinan. Menurut dia, wanita harus diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam jodoh. Ia juga menuntut agar para isteri diberi hak cerai. Ide Qasim Amin yang banyak menimbulkan reaksi di zamannya ialah pendapatnya bahwa penutupan wajah perempuan bukanlah ajaran Islam, karena tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi yang mengatakan bahwa wajah perempuan adalah aurat. Penutupan wajah adalah kebiasaan yang kemudian dianggap merupakan ajaran Islam.[20]
Sa’ad Zaghlul adalah murid Muhammad ‘Abduh yang berkiprah di bidang politik. Tujuan politiknya ialah membatasi kekuasaan otokrasi Khedewi (sultan) Mesir dan melepaskan Mesir dari kekuasaan Inggris. Kesempatan untuk membahas soal kemerdekaan Mesir di forum internasional timbul setelah perang Dunia I, yaitu pada Konfrensi Perdamaian Paris. Kelompok Sa’ad Zaghlul memutuskan untuk mengirim delegasi yang dipimpin langsung oleh Sa’ad Zaghlul ke konfrensi tersebut. Akan tetapi inggris tidak menyetujui kepergian delegasi itu. Akibatnya, Sa’ad Zaghlul ditangkap. Namun kerusuhan dan kekacauan makin bertambah, akhirnya ia dibebaskan dan diizinkan berangkat ke konfrensi di Paris.
Sementara itu, Inggris memutuskan pula untuk mengirim misi untuk menyelidiki keadaan di Mesir. Tetapi diboikot atas usaha dan pengaruh pengikut-pengikut Sa’ad Zaghlul. Misi itu terpaksa kembali ke Inggris dan terpaksa mengadakan perundingan dengan Sa’ad Zaghlul yang ketika itu masih berada di Eropa. Perundingan tidak berhasil, dan perlawanan terhadap Inggris di Mesir bertambah keras. Akhirnya, Inggris melihat lebih baik mengabulkan tuntutan Mesir. Maka pada tahun 1922, Mesir memperoleh kemerdekaannya. Sa’ad Zaghlul mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Wafd. Partai ini berpengaruh kuat terhadap rakyat Mesir dan Sa’ad Zaghlul diangkat sebagai Perdana Menteri.[21]
Dalam sejarah Mesir modern, Sa’ad Zaghlul dianggap sebagai pemimpin nasional, yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Mesir. Paham nasionalimenya sesuai dengan paham al-Tahtawi dan Muhammad ‘Abduh, yang mengambil tanah air sebagai dasar. Ia memperjuangkan nasionalime Mesir dan bukan nsionalisme Arab. Paham agama sebagai dasar kesatuan politik mulai ditinggalkan. Loyalitas terhadap agama telah mendapat saingan dari loyalitas kepada anah air.[22]
Sejak semula, Al-Afghani dan Abduh berpendapat bahwa keberhasilan melawan Barat memerlukan peniruan substansial. Di Mesir, para pengikut Muhammad ‘Abduh yang paling menanggapi seruannya untuk meniru Barat, mempunyai model berpengaruh yang mendorong mereka ke dalam situasi nasinalis sekuler. Misalnya, Muhammad Rasyid Ridha 1865-1935), pengikut Muhammad ‘Abduh yang paling terkemuka, menanggapi tekanan westernisasi dengan cara yang sangat berbeda.Ridha semakin dekat dengan mazhab fiqih Hanbal yang konservatif dan meyakini gerakan pembaruan Arabia yang dipelopori ‘Abd Al-Wahab.[23]
Pada tahun 1928, reformasi Islam pimpinan Rasyid Ridha menghasilkan  buah paling mengesankan dan bertahan ketika muridnya, guru sekolah bernama Hasan Al-Banna’, mendirikan ikhwan Al-Muslimin. Seperti gurunya, Al-Banna’ bersandar pada strategi komunikasi dan institusional modern untuk menciptakan organisasi yang dapat bertahan guna memajukan modernisasi Islam. Akan tetapi, tidak seperti Ridha, proyek Al-Banna’ menunjukkan pembentukan elit Islam dengan mengklaim berbicara tidak hanya bagi Mesir, tetapi juga bagi dunia luar.[24]
Tidak diragukan lagi, karisma Al-Banna’ membantu mengabsahkan klaim Ikhwan Al-Muslimin sebagai alternatif Islam yang masuk akal, namun jauh lebih banyak yang terlibat daripada sekedar personalitas satu orang. Penilaian Al-Banna’ tentang kebutuhan Mesir melampaui pemutusan ikatan kebergantungan pada bidang politik dan ekonomi. Dia memahami bahwa luka parah akibat kolonisasi adalah luka dalam negeri. Musuh-musuh Islam, dia peringatkan, berhasil memasuki masyarakat, menyerang dan merusak komunitas Islam dari dalam dan merusak pikiran dan jiwa kaum Muslim. Orang-orang Mesir terbaratkan yang merupakan kelas politik penjajah jadi sasaran utamanya.[25]
Selanjutnya, Taha Husain, yang sejak kecil kehilangan fungsi penglihatan untuk selamanya, bertemu dengan ide-ide dan murid-murid Muhammad ‘Abduh ketika ia belajar di al-Azhar. Taha Husain berpendapat bahwa sebagian besar dari sastra Arab Jahiliah seperti yang terdapat dalam buku-buku, sebenarnya bukanlah sastra Arab Jahiliah, melainkan karangan-karangan yang dibuat sesudah Islam. Hanya sebahagian kecil saja apa yang disebut sastra Arab Jahiliah itu benar-benar asli. Karangan-karangan yang tidak asli itu muncul dan dikatakan berasal dari karangan penyair kenamaan di zaman Jahiliah, untuk keperluan politik dan untuk memperkuat argumen-argumen yang dimajukan oleh para ahli tata bahasa Arab, para teolog, ahli hadis dan ahli tafsir.[26]
Pendapat Taha Husain ini mendapat kritik dan tantangan keras, karena idenya itu dapat mengahancurkan dasar keyakinan kepada keotentikan syair jahiliah, Dan kalau diterapkan pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan agama, akan merusak keyakinan orang terhadap Islam. Tidak mengherankan kalau Rasyid Rida menganggap ide itu membuat Taha Husain keluar dari Islam dan akan mempunyai pengaruh negatif terhadap mahasiswa-mahasiswa Mesir. Berbagai kalangan di Universitas Kairo menuntut supaya  Taha Husain dikeluarkan. Dan untuk mengatasi kehebohanyang timbul, buku yang memuat pendapatnya itu disita, dan pengarangnya dibawa ke pengadilan, walaupun akhirnya tertunda.[27]
2.      Paruh Kedua Abad Ke-20: Fenomena Nasserisme, Fundamentalisme Islam, dan Kiri Islam.
a. Nasserisme
Sebagai gerakan politik yang melampaui batas-batas wilayah Mesir, Nasserisme mulai berkembang setelah Gamal Abdel Nasser mencapai  kekuasaan penuh di Mesir pada tahun 1954. Menurut  risalah yang ditulis  oleh Nasser, The Philosophy of Revolution (1959), Nasserisme berpihak pada pembebasan Arab dan seluruh negara Afro-Asia yang dijajah atau didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat, dengan Mesir memainkan peran kunci secara bersamaan dengan lingkungan Arab, Afrika, dan Islam. [28]
Menurut Nasser setiap bangsa akan melewati dua revolusi, yaitu: sosial dan politik; sosial bertujuan untuk pembebasan negara dari kesewenang-wenangan pemerintahan, sedang politik bertujuan untuk penegakan keadilan sosial.[29]Kedua revolusi ini memiliki hubungan erat satu sama lain.
Pada dasarnya, Nasserisme merupakan gerakan Pan-Arab sekuler. Pada mulanya, penentang terbesar Nasser ialah Ikhwan Al-Muslimin, yang berharap memimpin dan mengendalikan revolusi antimonarki Mesir. Namun, Nasserisme tidak bersikap memisahkan sepenuhnya agama dengan negara atau bermaksud mendirikan republik sekuler. Nasser bermaksud memobilisasi seluruh sentimen Muslim kecuali yang paling ekstrim, demi revolusinya. Dia menetapkan kendali negara atas otoritas-otoritas agama dan masjid-masjid dalam rangka menggabungkan mereka ke dalam sistem politik dan bukan mengisolasi mereka. Ketika Nasserisme menjadi dominan di Mesir, pemisahan sekuler/religius diredam dan ketegangan Muslim/Kristen berkurang pada tahun-tahun berikutnya.[30]
Pada bulan Januari 1953, pemerintah baru membubarkan semua partai politik kecuali Ikhwan Al-Muslimin. Pada tanggal 23 Januari 1953 dibentuk Organisasi Pembebasan di bawah pimpinan Nasser untuk menggantikan partai politik yang dibubarkan dan untuk memperoleh dukungan masyarakat umum. Pada 18 Juni 1953 Dewan Komando Revolusi (Revolution Command Council [RCC]) dibubarkan oleh kekuasaan monarki dan Mesir dideklarasikan sebagai sebuah negara republik. Tahun 1954, RCC mengambil beberapa acuan ketetapan atas nama “perlindungan revolusi”, yang celakanya berujung pada pembubaran Ikhwan al-Muslimin, melarang para pemimpin politik yang telah menduduki posisi kementerian sebelum revolusi untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik, dan mengendalikan tekanan itu.
Menurut Hassan Hanafi,Nasser menawarkan empat konsep sosialisme, yaitu: keadilan sosial, hak kekayaan, persamaan kesempatan, dan peniadaan perbedaan kelas. Inti dari konsep tersebut adalah keadilan sosial, sedang yang lainnya adalah pengembangan dari inti tersebut.[31]
Konsep keadilan sosial bertujuan untuk penegakan keadilan sosial yang ditetapkan pada keempat prinsip revolusi. Hal ini berhubungan dengan pembagian pendapatan dan kecukupan. Menurut Nasser, keadilan sosial juga berarti persamaan kesempatan dalam hal ekonomi dan politik. Lebih dari itu, Nasser menekankan persamaan kesempatan itu tidak hanya dalam pembagian kekayaan dan pekerjaan , tetapi juga dalam hal pendidikan. Pendidikan harus diberikan kepada semua warga secara gratis dan tanpa memandang kekayaan mereka.[32]
Sosialisme ditafsirkan oleh Nasser sebagai kecukupan dan peningkatan produksi melalui kontrol negara atas pemilikan swasta dan publik.[33] Sosialisme Nasser mendapatkan reaksi berbeda dari berbagai kelompok. Sedikitnya ada lima kelompok: kelompok konservatif, Arab sosialis, Islam sosialis, pro-Marxis, dan kaum liberal independen. Masing-masing kelompok ini menafsirkan sosialisme Nasser dengan jalan bebeda.[34]
Kekalahan Mesir dalam peperangan enam hari melawan Israel pada bulan Juni 1967 elah menjatuhkan paham sosialis Nasser. Setelah ia meninggal dunia pada tanggal 28 September 1970, Anwar Sadat, yang menggantikan, mengevaluasi gagasan sosialis Nasser.[35]
Setelah evaluasi itu, Sadat mengambil  suatu jalur yanh berbeda. Setelah pengangkatannya sebagai presiden Mesir yang baru, ia mulai bergerak ke arah negara-negara konservatif yang kaya, seperti Saudi Arabia dan Syria, yang oleh Nasser telah dituduh sebagai negara-negara reaksioner. Selain itu, Sadat membuat aliansi dengan Syria dalam menyerang Israel. Aliansi ini mendapat kemenangan besar dalam perang melawan Israel pada Oktober 1973. Setelah kemenangan besar tersebut, Sadat secara bertahap bergerak pada kebijakan yang disebut ‘de-Naseerisasi’. Kebijakan paling utama dapat disebutkan sebagai berikut: politik ekonomi pintu terbuka (al-Infitah), ‘demokrasi paternalistik’, aliansi dengan Barat, dan rekonsiliasi dengan Israel.[36]
Salah satu manuver dramatis yang dilakukan Sadat ialah prakarsanya membuat perdamaian dengan Israel. Inisiatifnya ini dimulai dengan kunjungan ke Yerussalem dan pidatonya di depan  Parlemen Israel, Knesset, pada bulan November 1977. Perjalanan ini membuahkan persetujuan perdamaian dengan Israel. Persetujuan Camp David, yang ditandatangani oleh Sadat dan Perdana Menteri Israel, Menachem, di  bawah kesaksian Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter pada tangga1978.
Perdamaian dengan Israel mengundang perlawanan sengit dari negara-negara Arab dan dari dalam negeri Mesir sendiri. Negara-negara Arab, terutama Yordania, Syria, Irak, dan Libanon tidak menerima yang mereka sebut “perdamaian terpisah” itu dengan Israel. Perlawanan negara-negara Arab mencapai puncaknya dalam Konferensi Bagdad pada tanggal 2-5 November 1978”.[37]

b. Fundamentalisme Islam
Selain gerakan-gerakan medernis yang cenderung pada lingkungan pada liberalisme dan sekularisme,  sejarah Mesir sering pula dihubungkan dengan pergerakan Fundamentalisme Islam. Gerakan fundamentalisme Islam telah mewarnai kondisi sosial politik sejak kemunculannya dalam wujud organisasi seperti Ikhwan al-Muslimin. Oleh karena itu, mustahil mengkaji perkembangan Islam di Mesir tanpa mempertimbangkan gerakan fundamentalisme Islam.
Setelah sukses dalam revolusi 1952, pemerintah militer yang baru mencoba mendapatkan dukungan dari masyarakat Mesir, termasuk kaum fundamentalis. Hubungan antara Ikhwan al-Muslimin dengan pemerintahan baru terjalin dengan harmonis. Akan tetapi, hubungan harmonis ini rusak ketika pemerintah menandatangani persetujuan Anglo-Egyptian pada tanggal 19 Oktober 1954 yang berhubungan dengan pengunsian pasukan militer Inggeris dari daerah Terusan Suez.
Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Mesir dan negara-negara Arab bagi sikap oposisinya melawan Nasser, Ikhwan al-Muslimin mencap bahwa persetujuan itu adalah “penghianatan”. Hubungan yang tidak harmonis ini memuncak pada percobaan Nasser tanggal 26 Oktober 1954. Ikhwan al-Muslimin dituduh berada di balik usaha itu.[38]
Selain Ikhwan al-Muslimin, ada tiga organisasi Islam fundamentalis selama periode Anwar Sadat, yaitu: 1) Organisasi Pembebasan Islam (Munzzam al-Tahrir al-Islami, Islamic Liberation Organization); 2) Jamaah Islam (Jama’at al-Muslimun), yang populer di kalangan media Arab sebagai kelompok al-Takfir wa al-Hijrah; dan 3) Kelompok Munazzamat al-Jihad  (the Repentance and Holy Fight).[39]
Ketiga organisasi tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni menegakkan ajaran Islam di Mesir, dan negara-negara Arab umumnya, namun ketiganya berbeda dalam hal strategi, khususnya dalam analisis terhadap  masyarakat. Organisasi Pembebasan Islam (ILO) membedakan antara tatanan politik dengan tatanan masyarakat. Menurutnya, masalah utama adalah rezim yang sekuler, dan oleh karena itu, perlu pembentukan negara Islam dengan menyerang pemerintah. Di lain pihak, kelompok Munazzamat al-Jihad (RHF), tidak membedakan antara sistem politik dengan masyarakat. Dalam pandangannya, masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab atas keterpurukan masyarakat. Namun demikian, strategi kelompok ini tidaklah lebih radikal daripada ILO. Kelompok ini memilih menciptakan masyarakat yang baik melalui pembentukan keluarga yang baik yang ada di daerah terpencil.[40] Sementara itu kelompok Jamaah Islam, walaupun memilih pendekatan yang lebih lunak dan perlahan, namun doktrinnya lebih radikal daripada ILO.[41]
Selama beberapa waktu, kompromi Ikhwan dengan rezim Sadat dapat berjalan. Ikhwan, dengan komitmen, ikut dalam kampanye de Nasserisasi yang menyerang sosialisme dan otoritarianisme. Akan tetapi, saat implikasi penuh reorientasi Sadat menjadi jelas pada pertengahan 1970-an, khususnya dalam bentuk perdamaian terpisah dengan Israel pada tahun 1979, persekutuan diam-diam itu pun bubar. Sebagaimana dilihat ikhwan arus utama, pemutusan hubungan Sadat dengan Arab dan kalangan Islam mengorbankan Yerussalem dan Palestina demi kepentingan Mesir yang dipahami secara sempit. Amerika gagal membuat Israel mematuhi Perjanjian Camp David demi berbuat sesuatu bagi Palestina, dan kesenjangan sosial di Mesir makin melebar akibat kebijakan liberalisasi. Janji perdamaian dan kemakmuran rezim Sadat tak terpenuhi, menjadikan presiden terkucil dan rentan. Pada tahun 1981, kaum Islamis militan membunuh Sadat saat dia memeriksa sebuah parade militer.[42]
c. Kiri Islam
Menurut Hanafi, istilah “kiri” dan “kanan” tidak hanya ada dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik, tetapi juga dalam ilmu-ilmu humaniora dan sosial secara umum, dan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut dia, “Kiri” berarti perjuangan untuk kebebasan dan kritisme. “Kiri” dalam Islam menggambarkan realitas masyarakat Muslim yang terbagi ke dalam dua golongan: penguasa dan yang dikuasai, kaya dan miskin. Dalam kehidupan praktis, “Kiri Islam” memihak pada kaum yang dikuasai, kaum tertindas, dan kaum yang miskin.[43]
Gagasan “Kiri Islam” dimunculkan oleh Hassan Hanafi setelah meneliti dan menyimpulkan bahwa Nasserisme adalah gagasan sekuler, namun di lain sisi, Nasserisme adalah kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Islam sebagai agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Mesir, dan oleh sebab itu, ia selalu ada dalam hati masyarakat Mesir. Islam tanpa Nasserisme akan jatuh ke dalam sekularisme dan akan selalu diancam oleh gerakan Islam.Jadi, menurut pandangannya, perlu kombinasi antara Islam dan Nasserisme, dan itulah “Kiri Islam”.[44]

III. PENUTUP
Dari uraian di atas, dapat di ambil beberapa kesimpulan antara lain:
1.   Sejarah perkembangan Islam di Mesir pada paruh abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari peran Muhammad ‘Ali Pasya dengan usaha pembaharuannya yang diimpor dari Barat.
2.    Perkembangan Islam di Mesir pada paruh kedua abad ke-19 ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharu intelektual yang liberal, seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh.
3.  Gerakan pembaharuan Islam yang liberal, bahkan cenderung sekuler berlanjut pada paruh pertama abad ke-20 atas pengaruh murid-murid dan pengikut Muhammad ‘Abduh.  Pada paruh abad ke-20, setidaknya ada tiga fenomena yang terkait dengan perkembangan Islam di Mesir, yaitu; Nasserisme yang sosialis, Fundamentalisme Islam yang radikal, dan Kiri Islam yang oleh Hassan Hanafi disebut sebagai gagasan kombinasi antara Islam dengan Nasserisme yang sosiali sekuler.
 
DAFTAR PUSTAKA

E.J., Brill’s, First Encyclopedia of Islam 1913-1936, Volume I. Leiden, t.p.,  1987
Esposito, John L., Identitas Islam , Pada Perubahan Sosial - Politik , diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul, Islam And Development, Religion and Sociopolitical Change  Jakarta: Bulan Bintang, 1986
--------------. Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern. Jilid 4. Bandung: Mizan, 2002.
Hanafi, Hassan, Islam in the Modern World, Vol. I. Kairo: The Anglo Egyptian Bookshop, 1995.
Harahap, Syahrin Al-Qur’an dan sekularisasi, Kajian kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husain. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
Hourani, Albert, Arabic Thought in Liberal Age 1789-1939, London: Oxford University Press, t.th.
Kamba, Nursamad, “Belajar di Universitas al-Azhar” dalam Ismatu Ropi Kusmana, Belajar Islam di Timur Tengah  Jakarta: Departemen Agama RI. t.th.
Mustafa,Halah, al-Islam al-Siyasi fi Misr: Min harakat al-Islah ila Jama’at al-‘Anf  Kairo: Mu’assasat al-Ahram, 1992.
Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
--------------. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I. Jakarta: UI – Press, 1978.
Shomogaki, Kazuo, Kiri Islam antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi. Yogyakarta: LKIS, 1993.
Thohir, Ajid, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam:Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004.
Wahid, Din, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam Jakarta: Kencana, 2004.




[1]Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam:Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 92.
[2]Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI  Press, 1978), h. 88.
[3]Mengacu kepada periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution, yang terdiri atas tiga periode, yakni (1) Periode Klasik, dari tahun 650 sampai dengan tahun 1250; (2) Periode Pertengahan dari tahun 1250 sampai dengan tahun 1800; (3) Periode Modern dari tahun 1800 sampai seterusnya. Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I. h. 56-89.
[4]E.J.Brill’s, First Encyclopedia of Islam 1913-1936, Volume I (Leiden: t.p., 1987), h. 661.
[5]Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 34.
[6] E.J. Brill’s, First Encyclopedia of Islam 1913-1936, Volume I., h. 682.
[7]Albert Hourani,Arabic Thought in Liberal Age 1789-1939 (London: Oxford University Press, t.th.), h. 51.
[8]Halah Mustafa, al-Islam al-Siyasi fi Misr: Min Harakat al-Islah ila Jama’at al-‘Anf  (Kairo: Mu’assasat al-Ahram, 1992), h 25.
[9]Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 36.
[10]Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 39.
[11]Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 51, 53.
[12]Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 62.
[13]Halah Mustafa, al-Islam al-Siyasi fi Misr: Min Harakat al-Islah ila Jama’at al-‘Anf , h. 51.
[14]Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 67.
[15]Nursamad Kamba, “Belajar di Universitas al-Azhar” dalam Ismatu Ropi Kusmana, Belajar Islam di Timur Tengah ( Jakarta: Departemen Agama RI., t.th.), h. 70.
[16]Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 77.
[17]Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 78.
[18]Albert Hourani,Arabic Thought in Liberal Age 1789-1939, h. 162.
[19]John L. Esposito, Identitas Islam; Pada Perubahan Sosial – Politik, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul, Islam And Development, Religion and Sociopolitical Change  (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 117.
[20]Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 79-80.
[21]Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 82.
[22]Albert Hourani, Arabic Thought in Liberal Age 1789-1939, h. 193-200.
[23]John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern. Jilid 4 (Bandung: Mizan, 2002), h. 53.
[24]John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern,  Jilid 4., h. 54.
[25]John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern Jilid 4, h. 54.
[26]Syahrin Harahap Al-Qur’an dan sekularisasi, Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husain (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 130.
[27]Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 86.
[28]John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern,  Jilid 4., h. 161.
[29]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 254.
[30]John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern,  Jilid 4., h. 162.
[31]Hassan Hanafi, Islam in the Modern World, Vol. I (Kairo: The Anglo Egyptian Bookshop, 1995), h. 61.
[32]Hassan Hanafi, Islam in the Modern World, Vol. I, h. 76.
[33]Hassan Hanafi, Islam in the Modern World, Vol. I, h. 81.
[34]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam, h. 265-266.
[35]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam, h. 266.
[36]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam, h. 266.
[37]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam, h. 269-270.
[38]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam, h. 272.
[39]Din Wahid, “Hasan Hanafi dan Wacana Sosial Politik di Mesir”, dalam Nanan Tahqiq (ed), Politik Islam, h. 274.
[40]Halah Mustafa, al-Islam al-Siyasi fi Misr: Min Harakat al-Islah ila Jama’at al-‘Anf, h. 148.
[41]Halah Mustafa, al-Islam al-Siyasi fi Misr: Min Harakat al-Islah ila Jama’at al-‘Anf, h. 149.
[42]John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern,  Jilid 4., h. 55.
[43]Kazuo Shomogaki, Kiri Islam antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi (Yogyakarta: LKIS, 1993), h. 5.
[44]Hassan Hanafi, Islam in the Modern World, Vol II., h. 54.
Post a Comment